EUVIMED · CrossrefJournal
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
ISSN 2963-5128 · Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
Latest articles
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUALISME KELEMBAGAAN DALAM KEPEGAWAIAN HAKIM MILITER ANTARA MABES TNI DAN MAHKAMAH AGUNG
KONTEKSTUALISASI KONSEP NEGARA MADINAH SEBAGAI PETA JALAN INDONESIA EMAS 2045
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2024 DI LOMBOK BARAT
PERAN LEMBAGA DEPATI ADAT TANJUNG TANAH DALAM PEMERINTAH DESA TANJUNG TANAH KECAMATAN DANAU KERINCI JAMBI
THE DYNAMICS OF CONSTITUTIONAL JUDGES' REASONING IN DESIGNING THE ARCHITECTURE OF ZAKAT MANAGEMENT IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF DECISION NUMBER 54/PUU-XXIII/2025 THROUGH THE LENS OF MASLAHAH MURSALAH
BENDING WITHOUT BREAKING: STRUCTURAL REALISM AND ASEAN’S STRATEGIC HEDGING IN THE ACFTA 3.0 UPGRADE
KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI DALAM UPAYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN INDONESIA
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL
AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS E-COMMERCE TOKOPEDIA)
STATUS KEWARGANEGARAAN DAN WACANA LARANGAN WNI EKS ISIS KEMBALI KE INDONESIA PERSPEKTIF SIY?SAH DUSTURIY?H
JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)
Menakar Pilkada Tidak Langsung Perspektif Politik Profetik
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax amnesty)
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA
PANDANGAN MUSLIMAH JOGJA TERHADAP RELASI GENDER (STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA)
KONSEP HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUM
DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Maslahah
Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEDEWASAAN USIA PERNIKAHAN TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA KURIPAN, KECAMATAN KURIPAN TIMUR, KABUPATEN LOMBOK BARAT
PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM: Antara Kontribusi dan Tantangan Kontemporer
PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) YANG BEKERJA DI KAPAL ASING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
TINJAUAN HUKUM PADA PASAL 1243 DAN 1244 KUHPERDATA TERHADAP PENERAPAN UANG DENDA SANTRI
PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH TENTANG KONSEP MAMPU DALAM MENIKAH DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DENGAN HKI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
MEMBANGUN KETAHANAN MENTAL ANAK DARI KELUARGA BROKEN HOME: Integrasi Maqashid Syariah dan Teori Ekologi Sistem Bronfenbrenner
POLITIK HUKUM DI INDONESIA: REGULASI PERBANKAN SYARIAH DALAM TATA HUKUM INDONESIA
PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM
INTEGRASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN OTORITER DI NEGARA BARU MERDEKA (2)
OMNIBUS LAW IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAW PERSPECTIVE (FOCUS ON LABOR RIGHT IN INDONESIA)
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DI DESA TEMPOS KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
MENGGALI PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF KESEIMBANGAN ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS
EUVIMED