EUVIMED · CrossrefZeitschrift
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
ISSN 2963-1297 · Program Studi Magister Hukum, Universitas Bung Karno
Neueste Artikel
Formulasi Klausul Perubahan Desain dalam Kontrak Design and Build untuk Menjamin Kepastian Hukum
Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online terhadap Praktik Penagihan Ilegal dan Penyalahgunaan Data Pribadi
Penerapan Asas Lex Specialis Systematis dalam Hukum Pidana Pajak untuk Menjamin Kepastian Hukum
Analisis Hukum Normatif terhadap Konsistensi Penerapan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pilkada 2024
Formulasi Parameter Itikad Tidak Baik dalam Gugatan Pembatalan Merek Terkenal untuk Menjamin Kepastian Hukum
Kesiapan Transisi KUHP Baru Menjelang 2 Januari 2026: Harmonisasi Norma dan Kepastian Hukum Penegakan
KUHAP 2025 dan Jaminan Due Process of Law: Batas Penangkapan, Penahanan, dan Penyadapan dalam Negara Hukum
Pemisahan Fungsi Regulator dan Pengelola BUMN Pasca Reformasi Kelembagaan 2025: Desain Akuntabilitas dan Good Governance
Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Kontroversi Legislasi 2025
Hak Konstitusional untuk Berunjuk Rasa dan Standar Penggunaan Kekuatan Aparat pada Gelombang Aksi 2025
Harmonisasi Perpres 46 Tahun 2025 dengan Rezim Pengadaan Pemerintah: Model Kepastian Hukum bagi Pejabat Pengadaan dan Pelaku Usaha
Batas Konstitusional Efisiensi Anggaran Pasca Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Diskresi Pemerintah dan Perlindungan Layanan Publik
Tata Kelola Danantara Tahun 2025: Model Akuntabilitas, Auditabilitas, dan Pencegahan Konflik Kepentingan atas Aset Publik
Pelindungan Anak di Ruang Digital pada Momentum Regulasi 2025: Kewajiban Platform dan Tanggung Jawab Negara
Revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil untuk Mewujudkan Kepastian Hukum
Kewenangan yang Ideal bagi Lembaga Komisi Yudisial untuk Memilih dan Menyetujui Seorang Hakim Agung yang Agung dan Berintegritas
Perlindungan Anak dari Ancaman Child Grooming di Indonesia: Evaluasi Regulasi dan Rekomendasi Pembaruan Hukum dalam Era Digital
Reformulasi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan
Eksistensi Kelayakan dan Hubungan antara Pengusahaan Pertambangan dengan Politik pada Masa Pemilu
Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization terhadap Indonesia akibat Regulasi dan Kebijakan Pembatasan Ekspor Bijih Nikel
Kepastian Hukum terhadap Hak Merek sebagai Bentuk Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual
Tinjauan Yuridis Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Analisis Yuridis Eksekusi Pengadilan atas Sita Jaminan Barang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Perbandingan antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup
Pembuktian Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan Perempuan dengan Kekerasan dan Ancaman
Kepastian Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Biaya Perkara akibat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
Eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad untuk Mendukung Ketersediaan Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan Militer
Perlindungan Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
EUVIMED