EUVIMED · CrossrefJournal
Journal Of Juridische Analyse
ISSN 2830-6023 · Universitas Pasir Pengaraian
Latest articles
ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN TRAVEL UMROH DI MASA YANG AKAN DATANG
KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TINJAUAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DALAM SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (Si-RUP)
ANALISIS PEMBENTUKAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
PENYELESAIAN SENGKETA DANA PENSIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BUMDES TUNAS MUDA DI DESA BANGUN PURBA BARAT KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT SUKU MANDAILING DIDESA SUKA MAJU KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM
ANALISIS TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
PERAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DALAM APLIKASI GATHERING REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM (GRIPS) DI KABUPATEN ROKAN HULU
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN SUSU FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
TINDAK PIDANA PENCAIRAN DANA SIMPANAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR SEBAGAI NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN
EKSISTENSI PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TAMBUSAI TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020
RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN DI INDONESIA
ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIPERBAHARUI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
LEGALITAS PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH DI LUAR BAZNAS DIJINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASIR PENGARAIAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI DIWILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU (Studi Kasus Putusan No :366/Pid.sus/2022/PN.Prp)
TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PASIR PANGARAIAN
ANALISIS HUKUM BIAYA PENGURUSAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DESA ROKAN TIMUR KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DI LAPAS IIB PASIR PENGARAIAN
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ROKANHULU (OBYEK WISATA AIR PANAS SUAMAN)
EUVIMED