EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Limbago: Journal of Constitutional Law
ISSN 2797-9040 · Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Jambi
Neueste Artikel
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN IBU KOTA YANG BARU DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
FUNGSI WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
ANALISIS TERHADAP KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MASALAH REGULASI HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REKONSTRUKSI PENGEMBALIAN WEWENANG PENETAPAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING
PENEMPATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAINEGERI SIPIL
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGATURAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS KONSTITUSIONALITAS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ANALISIS TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL
ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING BERDASARKAN PENGATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016
STUDI KOMPARATIF PENATAAN DESA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA PRESIDEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR-RI) SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Analisis Terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan
Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Sistem E-votting di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kab Sarolangun
Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang
Analisis Hukum Tentang Pemanggilan Anggota Dpr Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/Puu-Xii/2014
Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Analisis Kewenangan Kepala Daerah Dalam Menentukan Formasi Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Studi Komparatif Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
EUVIMED