EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Mendapo: Journal of Administrative Law
ISSN 2774-7905 · Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Jambi
Neueste Artikel
Harmonization of Inter-Agency Authorities in the Supervision of Illegal Fishing in Indonesian Water
The Legal Status of the Indonesian Red Cross as an Auxiliary under International Humanitarian Law
Restrictions on Foreign Nationals’ Land Control from Human Rights and Local Economic Sovereignty Perspectives
Transformation of Electronic Land Certificates as Government Administrative Products from the Perspective of Administrative Law in Indonesia
FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI
Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci
Kebijakan Rumah Sakit dalam Sistem Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota jambi
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN BATANG HARI
MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD
SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERAWAT YANG BEKERJA TANPA MEMILIKI SIPP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI
FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT
FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA TABUN KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO
PENGAWASAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA JAMBI
FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TATA RUANG
PELINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA JAMBI
PENGATURAN PEMBANGUNAN RUMAH DAN TOKO ATAU RUKO DI KOTA JAMBI BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN
PERATURAN TATA RUANG DALAM MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA RUMAH IBADAH
KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
REFORMASI BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERIZINAN
PEMBUKAAN RAHASIA MEDIS PASIEN COVID-19 SEBAGAI IMPLEMENTASI DI ERA NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL KOTA JAMBI
PERAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
FUNGSI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014
Konsep Pelayanan Publik Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Regulasi
EUVIMED