EUVIMED · CrossrefJournal
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM
ISSN 2716-2060 · Universitas Trisakti
Latest articles
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS AUTISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DISITUASI KONFLIK BERSENJATA (NON-INTERNASIONAL)
ANALISIS HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
INOVASI INSTITUSIONAL KOMNAS HAM MELALUI SCREENING MECHANISM SEBAGAI PERLINDUNGAN PREVENTIF PEMBELA HAM
PENERAPAN STANDAR EFFECTIVE CONTROL DAN OVERALL CONTROL DALAM MENENTUKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP DUKUNGAN RWANDA KEPADA M23: ANALISIS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
PENGARUH HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DAN KEAMANAN NASIONAL DALAM PENGAWASAN ERA TEKNOLOGI
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN
Konstitusi Dalam Menjamin Hak Kebebasan Beragama Bagi Pemeluk Agama Minoritas di Indonesia
EKSISTENSI PENGADILAN HAM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA
KONFLIK NILAI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI TENTANG RESPONS GLOBAL TERHADAP PELANGGARAN DI PALESTINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP UNIVERSALITAS
THE IMPACT OF THE MILITARY APPROACH TOWARDS THE CONFLICT OF TPNPB-OPM IN THE RELATION TO THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL NEGARA KETIGA DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL: ANALISIS DUGAAN DUKUNGAN UEA TERHADAP RAPID SUPPORT FORCE DI SUDAN
PENGGUNAAN PRINSIP REBUS SIC STANTIBUS DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN LAUT TIMOR (CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA / CMATS) ANTARA TIMOR LESTE DENGAN AUSTRALIA
KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PASAL 28E UUD 1945 DAN TOLERANSI BERDASARKAN HR. BUKHORI NO. 39
UPAYA HUKUM DIPLOMATIK MALAYSIA TERHADAP DIPLOMAT KOREA UTARA DALAM KASUS PEMBUNUHAN KIM JONG NAM DI MALAYSIA MENURUT KONVENSI WINA 1961
KEBENCIAN TERHADAP RAS ASIA DI AMERIKA SERIKAT SAAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
URGENSI PENETAPAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) IV MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982
SEXUAL VIOLENCE IN ARMED CONFLICT: ONE-SIDED JUSTICE FOR WOMEN
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL ATAS KORBAN PENDUDUK SIPIL PADA KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
DISKRIMINASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP KAUM MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
KUALIFIKASI PENGGUNAAN SENJATA KIMIA PADA KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HUKUM PADA INVASI RUSIA-UKRAINA DITIJAU DARI KONVENSI JENEWA 1949
UJI COBA NUKLIR OLEH PRANCIS DI ATMOSFER WILAYAH PASIFIK SELATAN
INDIGENOUS PEOPLE RIGHTS IN CULTURE & EDUCATION (A REVIEW OF RIGHTS FOR INDIGENOUS PEOPLE IN JAPAN AND INDONESIA)
Putusan Mahkamah Agung no 195 K/MIL/2015 mengenai Menghilangkan barang keperluan perang ditinjau BERDASARKAN Pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer DAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
ANALISIS PENGGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH DALAM PERANG ISRAEL - PALESTINA DAN LEBANON MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
OVERALL CONTROL DALAM KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA DALAM HUKUM HUMANITER
ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN
PENYIKSAAN TERHADAP TAHANAN ANAK PASCA-PROTES ANTI HIJAB DI IRAN (2022) MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK 1989
PENEGAKAN KEAMANAN LAUT INDONESIA TERKAIT ANCAMAN OPERASI MILITARY GREY ZONE OPERATION OLEH CINA DI LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN UNCLOS 1982
Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Memorandum of Understanding Kerjasama Migrasi Italia dan Libya periode 2017-2019
EUVIMED