EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Jurnal Gagasan Hukum
ISSN 2714-8688 · Universitas Lancang Kuning
Neueste Artikel
Pembaharuan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Bagi Lembaga Pembiayaan
Reposisi Kejaksaan dalam Penegakan Tindak Pidana Perekonomian dan Pembuktian Kerugian Negara
Model Simbiosis Integratif Tata Kelola-Hukum-Keadilan Sosial (SIGALAS) Sebagai Paradigma Baru Kebijakan Publik Di Indonesia
Analisis Komparatif Larangan Praktik Monopoli: Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural: Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Substantif
Hukum di Era Digital: Efisiensi atau Kehilangan Esensi dalam Proses Peradilan
Iktikad Baik Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas
Harmonisasi Hukum Waris Adat dengan Hukum Kewarisan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Masyarakat Kampar
Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Bagian Sistem Kesehatan Nasional Untuk Memenuhi Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Kesehatan
PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI ELEKTRONIK
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KAMPAR
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN
PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MINYAK DAN GAS BUMI
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGURANGAN KANTONG PLASTIK DI WILAYAH KOTA BOGOR
PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN KEMASAN SEBAGAI HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU
MENJERAT PELAKU PENYURUH PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS FUNGSI SOSIAL Kajian Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN DI INDONESIA
PELAKSANAAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEKANBARU
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA
PELAKSANAAN TERTIB BERLALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN HELM BAGI MAHASISWA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI DALAM AREA KAMPUS UNIVERSITAS LANCANG KUNING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
KEBERADAAN PERATURAN DAERAH KHUSUS DAN QANUN DALAM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
KONSEP PERLINDUNGAN PACU JALUR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERBANGAN DI INDONESIA
PRINSIP KESAMAAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA
ITIKAD BAIK PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH INCRAHT)
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
EUVIMED