EUVIMED · CrossrefZeitschrift
EKSEKUSI
ISSN 2686-5866 · Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Neueste Artikel
REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK (KAJIAN TENTANG KUALITAS DAN PROFESIONALITAS ANGGOTA LEGISLATIF DI PARLEMEN)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ASING YANG MASUK DI PROVINSI RIAU
POLITIK HUKUM KEDUDUKAN PERPPU (PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG) SEBAGAI HUKUM PROGRESIF KETATANEGARAAN INDONESIA (Berdasarkan Teori Chek And Balances)
AKIBAT HUKUM PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
MEKANISME PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT HKL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
PENERAPAN ASAS DOMINIS LITIS BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
EKSISTENSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
UPAYA MENEMUKAN KONSEP IDEAL TENTANG FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGAMG LISENSI HAK CIPTA GAME ONLINE TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBUAT PROGRAM MODIFIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI LEMBAGA KEBERATAN
Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK
ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
REKONSTRUKSI PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
ANALISIS TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SEKELADI HILIR KEC. TANAH PUTIH KAB. ROKAN HILIR
OTONOMI DAERAH DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (STUDI MENGENAI PEMEKARAN DI KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU PROPINSI RIAU)
PENGARUH AGAMA ISLAM DALAM JUALBELI MASYARAKAT MELAYU ROKAN DI PROPINSI RIAU
PERAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI PERWAKILAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA LABUHAN JURUNG, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERSE
PEMUATAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
PENGARUH KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN UU ITE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI BARANG ONLINE DI INSTAGRAM
IMPLEMENTASI PENGESAHAN LEMBAGA PENYELESAIAN SANGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN KONSUMEN
EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH ULAYAT (STUDI MASYARAKAT ADAT KEBATINAN MUARA SAKAL KABUPATEN PELALAWAN)
KEJAHATAN KORPORASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN DAERAH
MONOPOLI PERUSAHAAN RITEAL MODREND
EUVIMED