EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
ISSN 2622-3821 · IAHN Gde Pudja Mataram
Neueste Artikel
AWIG-AWIG DAN TRI HITA KARANA DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
PELAKSANAAN REHABILITASI PEMASYARAKATAN BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II LOMBOK TENGAH
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK USIA DINI MELALUI INTEGRASI NILAI KEAGAMAAN DAN HUKUM POSITIF
Problematika Konstitusional Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah TNI/Polri: Antara Diskresi Eksekutif, Netralitas, dan Asas Demokrasi Lokal
POSITIVISME, UTILITARIANISME, HUKUM PROGRESIF DALAM KASUS KENDENG: STUDI FILSAFAT HUKUM ATAS PUTUSAN PK MA NO. 99 PK/TUN/2016
Peran Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Terjadi Di Wilayah Kota Mataram
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LOMBOK BARAT
Oligarki Lokal Dan Celah Hukum Otonomi Daerah: Evaluasi Desain Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia
Implementasi Hukum Waris Hindu Pada Masyarakat Bali (Perspektif Kesetaraan Gender)
Relevansi Nilai Dharma dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU di Indonesia
PENGATURAN DAN AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANYA PUTUSAN PERADILAN ADAT DAYAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PURA TAMAN MAYURA CAKRANEGARA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA MATARAM
PERLINDUNGAN HUKUM KELOMPOK PETERNAK SAPI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN UD.WIRAGUNA TERNAK SEJAHTERA
KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP. MPR) SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
PERILAKU DOXING DAN PENGATURANNYA DALAM POSITIVISME HUKUM INDONESIA
ANALISIS YURIDIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM HUKUM HINDU SEGABAI UPAYA MEPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL
ANALISIS HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT NEGARA (DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN USER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA MEDIA FACEBOOK STUDI DI KOTA MATARAM
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN INKRACHT PERKARA NOMOR : 76/PDT.G/2016/PN MTR
ESENSI PEWARISAN PADA MASYARAKAT HINDU DI LOMBOK
LAW COMPLIANCE WITH THE IMPLEMENTATION OF HINDU RELIGIOUS CEREMINIES IN THE CITY OF MATARAM IN THE FRAMEWORK OF MAINTENANCE OF SOCIAL SOLIDARITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALITAS ABORTUS PROVOCATUS DI KOTA MATARAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS-19 DI INDONESIA
MENGGUGAT KEBEBASAN INDIVIDU DALAM PENEGAKAN UU ITE PERSPEKTIF EKSISTENSIALISME JEAN PAUL SARTRE
URGENSI SERIKAT PEKERJA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
HERMENEUTIKA BELOM BAHADAT SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DAYAK DI WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS
UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER (KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM HINDU)
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEDIA VIDEO CALL SEX (VCS) PADA MEDIA SOSIAL TWITTER (DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BISING PADA KENDARAAN BERMOTOR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG DAN AGAMA HINDU DI KOTA MATARAM
EUVIMED