EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan
ISSN 2620-6617 · Universitas Teuku Umar
Neueste Artikel
Gala Dalam Perspektif Konflik Agraria : Kajian Hukum Adat atas Ketidakpastian Hak Pemanfaatan Tanah di Lhokseumawe
REKONSTRUKSI DOGMATIK ALASAN PENGHAPUS PIDANA ANTARA DIFERENSIASI OVERMACHT, NOODTOESTAND, DAN NOODWEER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Peran Panglima Laot dalam Upaya Pencegahan Penangkapan Ikan Hiu di Aceh Barat
MANIFESTASI PRESENCE OF STATE: LEGALITAS POLSEK SEBAGAI PIONIR STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI
KEWENANGAN DESK KETENAGAKERJAAN DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN
Rekonstruksi Masa Jabatan Keuchik di Aceh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025
Perlindungan Dasar Laut Warisan Bersama Umat Manusia Rekonsiliasi Hukum Lingkungan dan Hukum Perang
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AGAINST EARLY MARRIAGE
RELEVANSI CONTROLLED DELIVERY SEBAGAI TEKNIK KHUSUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pemaksaan Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Aspek Viktimologi
PENERAPAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA MASYARAKAT ADAT ACEH
PREVENTIVE EFFORTS IN LAW ENFORCEMENT OF CYBER FRAUD BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AMBIGUITAS KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU DI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
PERUM DANAREKSA SEBAGAI HOLDING BUMN TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH
Implementasi Sanksi Adat bagi Calon Mempelai dalam Pemutusan Hubungan Pertunangan (Studi Penelitian di Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya)
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/G.2021.PTUN.JBI)
Validitas Bukti Digital Closed Circuit Television Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Indonesia
POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANANTARA (ANALISIS PERSPEKTIF SISTEM HUKUM)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MENGGUNAKAN SABUK PENGAMAN DI KAWASAN HUKUM POLRES ACEH BARAT
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH ATAS PENYALAHGUNAAN DANA TRANSFER KE DAERAH: TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN POLITIK
PELANGGARAN SYARAT DOMISILI DALAM PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
MENGANALISIS PERAN ASISTENSI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ?
IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA PEMERINTAHAN GAMPONG BLANG NEUANG KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA
PENERAPAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT TINDAK PIDANA (JARIMAH) KHALWAT
DISPARITAS DAN TANTANGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI ACEH DITINJAU DARI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2015
KODIFIKASI HUKUM ISLAM SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM TERHADAP LIVING LAW YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG MEMUAT KLAUSULA ARBITRASE
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)
EUVIMED