EUVIMED · CrossrefJournal
Jurnal Legislasi Indonesia
ISSN 2579-5562 · Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Latest articles
Kesesuaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pemulihan Kerugian Negara
Disharmoni dan Over-Regulasi di Indonesia: Studi Perbandingan Regulasi Korea Selatan dan Jerman
Quo Vadis Peraturan Desa: Kedudukan Dan Legitimasinya Di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Minuman Tradisional Sopi Yang Ideal Di Maluku
Pengaturan Hukum yang Hidup dalam KUHP Nasional: Menyongsong Tantangan Regulasi dan Implementasi
Legislasi di Masa Transisi: Telaah Kritis Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Inkonstitusional Bersyarat dan Praktik Penegakan Hukum terhadap Wartawan: Kajian Socio-Legal atas Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025
Rekonstruksi Kemandirian Anggaran Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Politik Hukum Perlindungan WNI Undocumented dalam Sistem Keimigrasian Indonesia
Dinamika Penanganan Kewarganegaraan dalam Perspektif Sejarah dan Kelembagaan di Indonesia: Refleksi Jelang Dua Dekade Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa yang Bersifat Evaluasi dan Klarifikasi
Implikasi Perubahan Peraturan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah
Reformulasi Aturan Hukum Retribusi Daerah di Kota Serang
Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Anak Bawaan: Studi Kasus Ibu Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
Analisis Pengujian Formil Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung: Problematika Substansial dan Teknikal
Implementasi Peraturan Pembangunan di Sempadan Jurang dan Implikasinya terhadap Lingkungan Pariwisata yang Berkelanjutan (Analisis: Kawasan Pariwisata Bangli)
Demokrasi Digital dan Proses Legislasi: Pengaruh Platform Media Sosial dan Petisi Online dalam Pembentukan Undang-Undang
Menyoal Constitutional Hardball dalam Praktik Peraturan Darurat di Indonesia
Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Indonesia: Dasar Konstitusional, Yurisprudensi, dan Batas Penerapannya
Bhinneka Tunggal Ika: Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan
KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA
ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX PESTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM
KONSTITUSIONALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAKU SECARA IDEAL
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
METODE ANALISIS KONFLIK DALAM PENERAPAN REGULASI PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (CONFLICT-ANALYTICAL METHOD IN IMPLEMENTING DISTURBANCE PREVENTION REGULATION IN CORRECTIONAL FACILITY)
PENTINGNYA HAK IMUNITAS BAGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (THE IMPORTANCE OF IMMUNITY RIGHTS TO CORRUPTION ERADICATION COMMISSION)
PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (THE EFFECT OF MASS MEDIA CONCERNING COURT DECISIONS ON CORRUPTION CASES)
ANALISIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUUX/2012 TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 67 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (THE ANALYSIS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012 ON THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS DRAFT UNDER ARTICLE 67 SECTION (2) OF THE LAW NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY)
KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (THE EXISTANCE OF THE PEOPLE’S CONSULTATIVE ASSEMBLY DECISION IN THE HIERARCHY OF LAWS AND REGULATIONS)
EUVIMED