EUVIMEDOpdag EUVIMED
Open access · CC BY 4.0

KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Agnes Veronica Putri, Anang Shophan Tornado

SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial · 2026-08-21 · 4 (2) · 1939-1945

DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2012 ↗

At a glance

Journal article in SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, published online on 2026-08-21. Written by Agnes Veronica Putri and 1 co-authors. The full text is freely available (open access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografiske oplysningerCiteRelated studies

Abstract (original language)

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan alat bukti baru berupa pengamatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g. Kehadiran alat bukti tersebut merupakan pembaruan dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia yang bertujuan memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung selama proses persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti pengamatan hakim dalam sistem pembuktian pidana Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis penerapannya terhadap proses pembuktian dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan hakim merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Namun demikian, penggunaannya harus tetap dilakukan secara objektif, proporsional, dan didukung oleh alat bukti lain agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam pembentukan keyakinan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai batasan dan mekanisme penggunaan alat bukti pengamatan hakim guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi para pihak dalam proses peradilan pidana.

Cite

APA

Putri, A. V., & Tornado, A. S. (2026). KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(2), 1939-1945. https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2012

Vancouver

Putri AV, Tornado AS. KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial. 2026;4(2):1939-1945. doi:10.71456/sultan.v4i2.2012

BibTeX
@article{Putri2026,
  author = {Putri, Agnes Veronica and Tornado, Anang Shophan},
  title = {KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA},
  journal = {SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  pages = {1939--1945},
  doi = {10.71456/sultan.v4i2.2012}
}
Start for free →