EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSE ATAS WANPRESTASI LESSOR DALAM PERNANJIAN OPERATING LEASE BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 35/POJK.05/2018

Jois Candra Panjaitan, Appe Hutauruk, Hotman Sinambela, Sunarno

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) · 15.08.2026 · 6 (04) · 191-201

DOI: 10.69957/cr.v6i04.3022 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), online erschienen am 15.08.2026. Verfasst von Jois Candra Panjaitan und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian operating lease berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi lessee atas wanprestasi lessor. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operating lease merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat contract) yang keberadaannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata, sedangkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengatur aspek penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan tanpa mengatur secara khusus hubungan kontraktual antara lessor dan lessee. Perlindungan hukum bagi lessee diberikan secara preventif melalui penerapan prinsip transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, dan perlindungan konsumen, serta secara represif melalui hak untuk mengajukan somasi, menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi berdasarkan KUH Perdata. Namun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai tanggung jawab lessor dalam operating lease masih menimbulkan kekosongan norma sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal.

Zitieren

APA

Panjaitan, J. C., Hutauruk, A., Sinambela, H., & Sunarno (2026). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSE ATAS WANPRESTASI LESSOR DALAM PERNANJIAN OPERATING LEASE BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 35/POJK.05/2018. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 6(04), 191-201. https://doi.org/10.69957/cr.v6i04.3022

Vancouver

Panjaitan JC, Hutauruk A, Sinambela H, Sunarno. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSE ATAS WANPRESTASI LESSOR DALAM PERNANJIAN OPERATING LEASE BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 35/POJK.05/2018. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916). 2026;6(04):191-201. doi:10.69957/cr.v6i04.3022

BibTeX
@article{Panjaitan2026,
  author = {Panjaitan, Jois Candra and Hutauruk, Appe and Sinambela, Hotman and Sunarno},
  title = {PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSE ATAS WANPRESTASI LESSOR DALAM PERNANJIAN OPERATING LEASE BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 35/POJK.05/2018},
  journal = {COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)},
  year = {2026},
  volume = {6},
  number = {04},
  pages = {191--201},
  doi = {10.69957/cr.v6i04.3022}
}
Kostenlos starten →