EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang Dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wa Ode Rifani Queen, Hudi Yusuf

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 05.08.2026 · 4 (3) · 6222-6235

DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1931 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 05.08.2026. Verfasst von Wa Ode Rifani Queen und 1 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 16 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perjanjian jual beli barang menjadi dasar utama bagi berlangsungnya kegiatan perdagangan karena melahirkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Hubungan tersebut memuat kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan, pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel jurnal yang membahas hukum perjanjian dan jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan umum mengenai perjanjian jual beli barang berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat kontrak, penyerahan barang, pembayaran harga, jaminan atas barang, dan wanprestasi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku sebagai ketentuan khusus terhadap hubungan perdagangan tertentu sepanjang memuat pengaturan yang berbeda dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal, kepatutan, dan itikad baik. Pihak yang tidak memenuhi prestasi dapat dimintai pemenuhan perjanjian, ganti kerugian, pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari tuntutan tersebut. Kepastian mengenai spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, mekanisme pembayaran, pengalihan risiko, pemeriksaan barang, dan penyelesaian sengketa perlu dicantumkan secara jelas untuk mencegah perselisihan.

Zitieren

APA

Queen, W. O. R., & Yusuf, H. (2026). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang Dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(3), 6222-6235. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1931

Vancouver

Queen WOR, Yusuf H. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang Dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(3):6222-6235. doi:10.69693/ijim.v4i3.1931

BibTeX
@article{Queen2026,
  author = {Queen, Wa Ode Rifani and Yusuf, Hudi},
  title = {Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang Dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata},
  journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {3},
  pages = {6222--6235},
  doi = {10.69693/ijim.v4i3.1931}
}
Kostenlos starten →