Perbandingan Hukum Investasi dalam Transisi Energi: Hilirisasi Nikel Indonesia dan Strategi Mineral Kritis Korea Selatan
Synergy: Journal of Collaborative Sciences · 06.11.2026 · 2 (2) · 344-370
DOI: 10.69836/synergy.v2i2.443 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Synergy: Journal of Collaborative Sciences, online erschienen am 06.11.2026. Verfasst von Abdul Rohim. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Transisi energi meningkatkan peran strategis mineral kritis dan mendorong negara menghubungkan pengaturan investasi dengan penciptaan nilai tambah domestik serta keamanan pasokan. Penelitian ini membandingkan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dan strategi mineral kritis Korea Selatan melalui prinsip right to regulate serta konsep wealth maximization dan transaction cost. Penelitian mengkaji hubungan antara kewenangan negara, perlindungan investor, dan fungsi ekonomi instrumen pembatasan, insentif, serta pelayanan investasi. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Perbandingan fungsional menggunakan lima parameter, yaitu instrumen hukum, orientasi pengaturan, perizinan dan penyaringan investasi, kewajiban hukum internasional, serta perlindungan investor dan penyelesaian sengketa. Bahan penelitian meliputi peraturan nasional, instrumen hukum internasional, dokumen sengketa, dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengombinasikan kewajiban pengolahan dalam negeri dan pembatasan ekspor dengan perlindungan serta fasilitas investasi untuk mendukung pengolahan mineral domestik. Korea Selatan memadukan insentif bersyarat, fasilitasi administratif, penyaringan investasi, dukungan daur ulang, dan pencadangan strategis untuk menopang kesinambungan industri serta keamanan pasokan mineral. Kedua model menggabungkan fasilitasi dan pengawasan, bukan mencerminkan pilihan pengaturan yang sepenuhnya berlawanan. Namun, tujuan kepentingan publik tidak otomatis membuktikan kesesuaian instrumen dengan kewajiban internasional. Pembahasan DS592 memperlihatkan batas hukum terhadap instrumen pembatasan Indonesia, sedangkan insentif dan penyaringan Korea Selatan tidak dapat dianggap sesuai hanya berdasarkan bentuknya. Dalam perspektif wealth maximization, Indonesia menekankan nilai pengolahan domestik, sementara Korea Selatan menekankan kesinambungan pasokan dan kapasitas industri. Dalam perspektif transaction cost, perbandingan mengidentifikasi beban perizinan, pelaporan, dan koordinasi, serta mekanisme pendukung administrasi dan penanganan keluhan investor. Temuan penelitian terbatas pada desain pengaturan, bukan pembuktian efisiensi pelaksanaan, keuntungan bersih investor, atau dampak kausal terhadap pertumbuhan investasi. Penelitian merekomendasikan pelayanan investasi terkoordinasi dan penyelarasan kewajiban sektoral, fasilitas investasi, perlindungan investor, serta komitmen internasional yang berlaku. Perbedaan kondisi sumber daya dan kebutuhan industri menjadi dasar memahami kedua model, bukan dasar menetapkan keunggulan salah satu negara dalam pengaturan investasi mineral.
Zitieren
APA
Rohim, A. (2026). Perbandingan Hukum Investasi dalam Transisi Energi: Hilirisasi Nikel Indonesia dan Strategi Mineral Kritis Korea Selatan. Synergy: Journal of Collaborative Sciences, 2(2), 344-370. https://doi.org/10.69836/synergy.v2i2.443
Vancouver
Rohim A. Perbandingan Hukum Investasi dalam Transisi Energi: Hilirisasi Nikel Indonesia dan Strategi Mineral Kritis Korea Selatan. Synergy: Journal of Collaborative Sciences. 2026;2(2):344-370. doi:10.69836/synergy.v2i2.443
BibTeX
@article{Rohim2026,
author = {Rohim, Abdul},
title = {Perbandingan Hukum Investasi dalam Transisi Energi: Hilirisasi Nikel Indonesia dan Strategi Mineral Kritis Korea Selatan},
journal = {Synergy: Journal of Collaborative Sciences},
year = {2026},
volume = {2},
number = {2},
pages = {344--370},
doi = {10.69836/synergy.v2i2.443}
}
EUVIMED