STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN
JURNAL AKTA YUDISIA · 26.01.2024 · 7 (2) · 206-243
DOI: 10.35334/ay.v7i2.4946 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift JURNAL AKTA YUDISIA, online erschienen am 26.01.2024. Verfasst von Berthi Ramadhani P.. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Kebijakan hukum pidana tentang kejahatan cyberbullying di Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas, sehingga dapat melihat kebijakan hukum pidana yang mempunyai pengaturan yang lebih jelas di negara lain yaitu Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan hukum pidana tentang cyberbullying di Korea Selatan sudah mengatur lebih jelas mengenai pengertian/definisi cyberbullying, sedangkan di Indonesia belum mendefinisikannya secara normatif. Pengaturancyberbullying di Korea Selatan diatur pada “Act On Promotion Of Information and Communications Network Utilization And Information†dan “Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools†sedangkan di Indonesia hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 8 kriteria cyberbullying (Flaming, Harassment, Denigration, Impersonation, Outing, Trickery, Cyberstalking dan Exclusion). Pengaturan di Indonesia hanya mencakup 5 kriteria yaitu harassment, denigration, cyberstalking, outing, impersonation sedangkan di Korea Selatan sudah mencakup 7 kriteria (tidak termasuk exclusion). Kebijakan hukum pidana cyberbullying di Korea Selatan dapat dijadikan salah satu landasan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia diantaranya definisi/pengertian cyberbullying, unsur-unsur tindak pidana lebih lengkap dan jelas, sistem informasi yang lebih rapi dan teratur sehingga pembuktian tindak pidana lebih mudah dilakukan, penanggulangan kebijakan hukum pidana mencakup dari sisi penal (penanggulangan melalui sarana hukum) dan sisi non penal (penanggulangan melalui non sarana hukum).Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana, KejahatanCyberbullying
Zitieren
APA
P., B. R. (2024). STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN. JURNAL AKTA YUDISIA, 7(2), 206-243. https://doi.org/10.35334/ay.v7i2.4946
Vancouver
P. BR. STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN. JURNAL AKTA YUDISIA. 2024;7(2):206-243. doi:10.35334/ay.v7i2.4946
BibTeX
@article{P2024,
author = {P., Berthi Ramadhani},
title = {STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN},
journal = {JURNAL AKTA YUDISIA},
year = {2024},
volume = {7},
number = {2},
pages = {206--243},
doi = {10.35334/ay.v7i2.4946}
}
EUVIMED