EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Delegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dalam Prinsip Supremasi Konstitusi

Baihaqi Samudera Sastra

Equality : Journal of Law and Justice · 04.07.2026 · 3 (2) · 209-224

DOI: 10.69836/equality-jlj.v3i2.706 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Equality : Journal of Law and Justice, online erschienen am 04.07.2026. Verfasst von Baihaqi Samudera Sastra. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 (Perpol 10/2025) menimbulkan polemik karena dinilai tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang telah menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketidakselarasan tersebut termanifestasi dalam Pasal 3 ayat (2) Perpol 10/2025 yang secara eksplisit menyebutkan 17 kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh anggota kepolisian aktif tanpa kewajiban mengundurkan diri atau pensiun. Ketidakselarasan ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap sifat final dan mengikat Putusan MK, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konstitusional keselarasan Perpol 10/2025 dengan Putusan MK tersebut, serta merumuskan praktik ideal perumusan peraturan kepolisian dalam kerangka supremasi konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara Perpol 10/2025 dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan prinsip supremasi konstitusi yang dianut Indonesia. Penerbitan perpol tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan upaya reformasi polri yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola kepolisian di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik ideal perumusan peraturan pelaksana harus mematuhi dan merujuk pada Putusan MK, serta menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama dalam pembentukan peraturan guna memperkuat pengimplementasian prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Zitieren

APA

Sastra, B. S. (2026). Delegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dalam Prinsip Supremasi Konstitusi. Equality : Journal of Law and Justice, 3(2), 209-224. https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v3i2.706

Vancouver

Sastra BS. Delegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dalam Prinsip Supremasi Konstitusi. Equality : Journal of Law and Justice. 2026;3(2):209-224. doi:10.69836/equality-jlj.v3i2.706

BibTeX
@article{Sastra2026,
  author = {Sastra, Baihaqi Samudera},
  title = {Delegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dalam Prinsip Supremasi Konstitusi},
  journal = {Equality : Journal of Law and Justice},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {2},
  pages = {209--224},
  doi = {10.69836/equality-jlj.v3i2.706}
}
Kostenlos starten →