EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Politik Hukum dan Siyasah Syar’iyyah dalam Relasi Hukum dan Kekuasaan

Imro Atut Toyyibah, Badruddin Badruddin, Ahmadi Hasan, Sukarni Sukarni

Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology · 10.10.2026 · 4 (3) · 9646-9657

DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.9699 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, online erschienen am 10.10.2026. Verfasst von Imro Atut Toyyibah und 3 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 26 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Hubungan antara hukum dan kekuasaan merupakan salah satu tema penting dalam kajian politik hukum karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Hukum dapat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik, namun pada saat yang sama juga berfungsi sebagai instrumen pengendali agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam perspektif Islam, hubungan tersebut dijelaskan melalui konsep siyasah syariyyah yang menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan tujuan-tujuan syariat. Kajian ini bertujuan menganalisis hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam perspektif politik hukum serta siyasah syariyyah, sekaligus mengidentifikasi titik temu keduanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum memandang hukum sebagai produk sekaligus pengendali kekuasaan yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik suatu negara. Sementara itu, siyasah syariyyah menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat. Meskipun berangkat dari landasan teoritis yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu integrasi nilai-nilai politik hukum dan siyasah syariyyah dapat menjadi landasan dalam pembangunan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Zitieren

APA

Toyyibah, I. A., Badruddin, B., Hasan, A., & Sukarni, S. (2026). Politik Hukum dan Siyasah Syar’iyyah dalam Relasi Hukum dan Kekuasaan. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 4(3), 9646-9657. https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.9699

Vancouver

Toyyibah IA, Badruddin B, Hasan A, Sukarni S. Politik Hukum dan Siyasah Syar’iyyah dalam Relasi Hukum dan Kekuasaan. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology. 2026;4(3):9646-9657. doi:10.69693/ijmst.v4i3.9699

BibTeX
@article{Toyyibah2026,
  author = {Toyyibah, Imro Atut and Badruddin, Badruddin and Hasan, Ahmadi and Sukarni, Sukarni},
  title = {Politik Hukum dan Siyasah Syar’iyyah dalam Relasi Hukum dan Kekuasaan},
  journal = {Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {3},
  pages = {9646--9657},
  doi = {10.69693/ijmst.v4i3.9699}
}
Kostenlos starten →