EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

RELASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Suaib Lubis, Faisar Ananda, Muhammad Faisal Hamdani, Akmaluddin Syahputra

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies · 05.07.2026 · 5 (1) · 474-485

DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1573 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, online erschienen am 05.07.2026. Verfasst von Suaib Lubis und 3 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Hukum dan negara merupakan dua unsur yang memiliki hubungan erat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, sedangkan negara berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam perspektif Islam, hukum tidak hanya bersumber dari pemikiran manusia, tetapi juga berasal dari wahyu Allah Swt. yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji pengertian hukum dan hukum Islam, konsep negara, fungsi hukum, hubungan hukum dan politik, serta relasi antara hukum Islam dan negara dalam pemikiran politik Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial, penegakan keadilan, dan pembaruan masyarakat, sedangkan negara berfungsi menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan hukum dan politik bersifat saling memengaruhi karena hukum memberikan legitimasi terhadap kekuasaan politik, sementara politik berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam pemikiran politik Islam terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan agama dan negara. Sebagian ulama memandang negara sebagai instrumen penting untuk menegakkan syariat Islam, sementara sebagian pemikir modern berpendapat bahwa bentuk negara diserahkan kepada ijtihad manusia sesuai kebutuhan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, negara tetap memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Zitieren

APA

Lubis, S., Ananda, F., Hamdani, M. F., & Syahputra, A. (2026). RELASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 5(1), 474-485. https://doi.org/10.58738/qanun.v5i1.1573

Vancouver

Lubis S, Ananda F, Hamdani MF, Syahputra A. RELASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies. 2026;5(1):474-485. doi:10.58738/qanun.v5i1.1573

BibTeX
@article{Lubis2026,
  author = {Lubis, Suaib and Ananda, Faisar and Hamdani, Muhammad Faisal and Syahputra, Akmaluddin},
  title = {RELASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM},
  journal = {QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {1},
  pages = {474--485},
  doi = {10.58738/qanun.v5i1.1573}
}
Kostenlos starten →