Kajian Hukum Terhadap Penumpukan Perkara Di Mahkamah Agung Tahun 2025
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 19.08.2026 · 4 (3) · 9833-9843
DOI: 10.69693/ijim.v4i3.2187 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 19.08.2026. Verfasst von Arief Bachtiar. Die Arbeit nennt 21 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu persoalan mendasar dalam sistem peradilan Indonesia yang berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi dan dasar hukum sistem peradilan di Indonesia sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung beserta alternatif penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan terkait lembaga peradilan, literatur hukum, serta Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan beban perkara di Mahkamah Agung dipengaruhi oleh masih terbukanya hampir seluruh jenis perkara untuk diajukan kasasi, terbatasnya kapasitas kelembagaan, kompleksitas prosedur penyelesaian perkara, serta belum optimalnya distribusi kewenangan antar tingkat peradilan. Kondisi tersebut berimplikasi pada lambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem peradilan melalui pembatasan perkara yang dapat diajukan ke tingkat kasasi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa sederhana dan restoratif, penetapan batas waktu penyelesaian perkara pada setiap tahapan proses peradilan, serta optimalisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan peradilan dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Zitieren
APA
Bachtiar, A. (2026). Kajian Hukum Terhadap Penumpukan Perkara Di Mahkamah Agung Tahun 2025. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(3), 9833-9843. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2187
Vancouver
Bachtiar A. Kajian Hukum Terhadap Penumpukan Perkara Di Mahkamah Agung Tahun 2025. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(3):9833-9843. doi:10.69693/ijim.v4i3.2187
BibTeX
@article{Bachtiar2026,
author = {Bachtiar, Arief},
title = {Kajian Hukum Terhadap Penumpukan Perkara Di Mahkamah Agung Tahun 2025},
journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
year = {2026},
volume = {4},
number = {3},
pages = {9833--9843},
doi = {10.69693/ijim.v4i3.2187}
}
EUVIMED