Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara di Mahkamah Agung
Jurnal Hukum Indonesia · 30.07.2023 · 2 (3) · 120-129
DOI: 10.58344/jhi.v2i3.299 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Indonesia, online erschienen am 30.07.2023. Verfasst von Nino Pandu Saputra. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref). Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Adanya indikasi korupsi di lingkungan Mahkamah Agung memicu BPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan biaya perkara. Namun, kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara dihalangi oleh Ketua Mahkamah Agung dalam hal pemeriksaan biaya perkara di lingkungan peradilan, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan karena BPK menemukan temuan yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2004-2006 bahwa maraknya rekening ilegal atas nama Ketua Mahkamah Agung dengan total saldo mencapai Rp 7,45 miliar. Mahkamah Agung berpendapat BPK tidak berwenang memeriksa karena melanggar prinsip independensi peradilan, Mahkamah Agung berpendapat ketika BPK hendak mengaudit pengelolaan biaya perkara. Artinya, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan intervensi dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, menurut BPK, pemeriksaan pengelolaan biaya perkara sama sekali bukan untuk mengintervensi tugas Mahkamah Agung, melainkan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam hal pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
Zitieren
APA
Saputra, N. P. (2023). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara di Mahkamah Agung. Jurnal Hukum Indonesia, 2(3), 120-129. https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.299
Vancouver
Saputra NP. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara di Mahkamah Agung. Jurnal Hukum Indonesia. 2023;2(3):120-129. doi:10.58344/jhi.v2i3.299
BibTeX
@article{Saputra2023,
author = {Saputra, Nino Pandu},
title = {Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara di Mahkamah Agung},
journal = {Jurnal Hukum Indonesia},
year = {2023},
volume = {2},
number = {3},
pages = {120--129},
doi = {10.58344/jhi.v2i3.299}
}
EUVIMED