EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN MILITER DALAM MISI PERDAMAIAN PADA WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DI LEBANON

Junaedy, Fatmawati, Wahyu Fajar Dwinanto, Dian Vita Sari

Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara · 21.11.2026 · 3 (4) · 1382-1393

DOI: 10.62710/a1tksp74 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara, online erschienen am 21.11.2026. Verfasst von Junaedy und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Tenaga kesehatan militer Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon berada pada posisi hukum yang kompleks karena berstatus personel militer sekaligus personel medis yang dilindungi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan militer Indonesia dalam misi perdamaian pada wilayah konflik bersenjata di Lebanon menurut hukum humaniter internasional dan hukum nasional Indonesia, serta merumuskan arah pembaruan hukum nasionalnya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, perlindungan personel kesehatan militer bersumber dari Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994, serta Resolusi Dewan Keamanan 1701 dan 2286, tetapi penegakannya bergantung pada kepatuhan pihak yang bersengketa, sehingga insiden Naqoura 2024 dan gugurnya tiga prajurit Indonesia pada 2026 tidak berujung pertanggungjawaban. Kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur pengerahan tanpa mengatur status personel kesehatan, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur perlindungan tenaga kesehatan tanpa menjangkau konflik bersenjata internasional. Ketiga, Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958, tetapi belum meratifikasi Protokol Tambahan 1977. Ratifikasi protokol tersebut dan penguatan regulasi khusus diperlukan untuk menutup kekosongan norma.

Zitieren

APA

Junaedy, Fatmawati, Dwinanto, W. F., & Sari, D. V. (2026). JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN MILITER DALAM MISI PERDAMAIAN PADA WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DI LEBANON. Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara, 3(4), 1382-1393. https://doi.org/10.62710/a1tksp74

Vancouver

Junaedy, Fatmawati, Dwinanto WF, Sari DV. JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN MILITER DALAM MISI PERDAMAIAN PADA WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DI LEBANON. Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara. 2026;3(4):1382-1393. doi:10.62710/a1tksp74

BibTeX
@article{Junaedy2026,
  author = {Junaedy and Fatmawati and Dwinanto, Wahyu Fajar and Sari, Dian Vita},
  title = {JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN MILITER DALAM MISI PERDAMAIAN PADA WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DI LEBANON},
  journal = {Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {4},
  pages = {1382--1393},
  doi = {10.62710/a1tksp74}
}
Kostenlos starten →