Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 22.08.2026 · 4 (3) · 11022-11033
DOI: 10.69693/ijim.v4i3.2356 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 22.08.2026. Verfasst von Nanik Widihastuti und 4 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 22 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum sering terjadi kasus ketenagakerjaan tenaga kesehatan (nakes) yaitu berkutat pada isu status hubungan kerja yang ambigu, perlindungan jam kerja (lembur/shift malam), hak pengupahan, serta batasan hak mogok kerja. Nakes berada dalam posisi dilematis karena mereka terikat antara aturan hukum ketenagakerjaan dan etika profesi kemanusiaan. Secara hukum, pengelolaan pegawai non-ASN BLUD diatur secara otonom oleh pimpinan BLUD berdasarkan perjanjian kerja, bukan sepenuhnya oleh aturan kepegawaian daerah dan peraturan ketenagakerjaan. Hal inilah yang sering menjadi celah konflik antara manajemen RS dan pegawai. Maka perlu mengidentifikasi permasalahan untuk menganalisa Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang beruasaha mensingkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum dalam norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam penerapan hukum dan praktek dilapangan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Badan Layanan Umum (RS BLU) bersifat dinamis. Tenaga Kesehatan berstatus PNS dilindungi hukum administrasi negara, sementara nakes non-PNS dilindungi hukum ketenagakerjaan. Keduanya tetap berhak atas jaminan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan yang setara. Perlindungan hukum bagi nakes di RS BLU: Hak atas Perlindungan Kerja (K3) dan Keselamatan, Status Kepegawaian dan Perjanjian Kerja, Hak Atas Upah dan Kesejahteraan, Perlindungan Hukum Atas Profesi.
Zitieren
APA
Widihastuti, N., Budi, R. S., Sudrajat, A., Apon, R. W. M., & Kurniati, Y. (2026). Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(3), 11022-11033. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2356
Vancouver
Widihastuti N, Budi RS, Sudrajat A, Apon RWM, Kurniati Y. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(3):11022-11033. doi:10.69693/ijim.v4i3.2356
BibTeX
@article{Widihastuti2026,
author = {Widihastuti, Nanik and Budi, Rano Setia and Sudrajat, Ajat and Apon, Roy Wicaksono Michel and Kurniati, Yeti},
title = {Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum},
journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
year = {2026},
volume = {4},
number = {3},
pages = {11022--11033},
doi = {10.69693/ijim.v4i3.2356}
}
EUVIMED