EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC 4.0

Relasi Kuasa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Analisis terhadap Potensi Intervensi dan Tata Kelola yang Berintegritas

Budhi Slamet Saepudin

Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih · 17.06.2026 · 4 (1) · 705-710

DOI: 10.62518/t1jpf084 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih, online erschienen am 17.06.2026. Verfasst von Budhi Slamet Saepudin. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses pengadaan masih rentan terhadap intervensi relasi kuasa yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk relasi kuasa yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan teori relasi kekuasaan dari Michel Foucault, Max Weber, John Locke, Montesquieu, serta Talcott Parsons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam pengadaan barang dan jasa muncul melalui intervensi struktural, dominasi penyusunan spesifikasi teknis, kooptasi penyedia, serta ketergantungan antaraktor dalam proses pengadaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi sistem pengadaan elektronik (e-procurement), penguatan pengawasan internal, serta peningkatan integritas seluruh pihak menjadi langkah strategis dalam meminimalkan pengaruh relasi kuasa. Dengan demikian, tata kelola pengadaan yang profesional hanya dapat terwujud apabila seluruh pelaku pengadaan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan etika publik.

Zitieren

APA

Saepudin, B. S. (2026). Relasi Kuasa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Analisis terhadap Potensi Intervensi dan Tata Kelola yang Berintegritas. Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih, 4(1), 705-710. https://doi.org/10.62518/t1jpf084

Vancouver

Saepudin BS. Relasi Kuasa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Analisis terhadap Potensi Intervensi dan Tata Kelola yang Berintegritas. Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih. 2026;4(1):705-710. doi:10.62518/t1jpf084

BibTeX
@article{Saepudin2026,
  author = {Saepudin, Budhi Slamet},
  title = {Relasi Kuasa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Analisis terhadap Potensi Intervensi dan Tata Kelola yang Berintegritas},
  journal = {Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {1},
  pages = {705--710},
  doi = {10.62518/t1jpf084}
}
Kostenlos starten →