Tanggung Jawab Hukum Penyedia Barang Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Ekasakti Legal Science Journal · 18.11.2026 · 3 (4) · 442-452
DOI: 10.60034/aqn3qd85 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Ekasakti Legal Science Journal, online erschienen am 18.11.2026. Verfasst von Hifzhi Umara Rafwian und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mewajibkan penyedia melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan, dan ketentuan kontrak, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi wanprestasi. Namun, dalam pelaksanaannya Pengadaan Barang dan Jasa antara Pemerintah dengan pihak kedua yang dilakukan melalui kontrak ternyata terjadi wanprestasi. Penelitian mengkaji wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan tanggung jawab penyedia barang atas wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh kelalaian penyedia dan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan serta rendahnya budaya hukum penyedia dalam mematuhi kewajiban kontraktual. Bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah tidak dipenuhinya prestasi sesuai isi kontrak, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diperjanjikan, serta keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sesuai waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab penyedia barang atas wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang harus dipenuhi adalah memperbaiki atau menyempurnakan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, memenuhi prestasi yang belum dilaksanakan, memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, membayar denda keterlambatan yang dipersyaratkan dalam kontrak, serta menerima sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, hingga saat ini tanggung jawab tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya.
Zitieren
APA
Rafwian, H. U., & Faniyah, I. (2026). Tanggung Jawab Hukum Penyedia Barang Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ekasakti Legal Science Journal, 3(4), 442-452. https://doi.org/10.60034/aqn3qd85
Vancouver
Rafwian HU, Faniyah I. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Barang Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ekasakti Legal Science Journal. 2026;3(4):442-452. doi:10.60034/aqn3qd85
BibTeX
@article{Rafwian2026,
author = {Rafwian, Hifzhi Umara and Faniyah, Iyah},
title = {Tanggung Jawab Hukum Penyedia Barang Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah},
journal = {Ekasakti Legal Science Journal},
year = {2026},
volume = {3},
number = {4},
pages = {442--452},
doi = {10.60034/aqn3qd85}
}
EUVIMED