Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Transisional
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora · 2024
DOI: 10.62383/progres.v1i2.278 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2024. Verfasst von Fahmil Alfian Rizkia Afsa. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Sikap pemerintah yang otoriter pada masa orde baru menimbulkan berbagai pelanggaran HAM berat. Setelah dimulainya era reformasi penegakan keadilan transisional (transitional justice) mulai mendapat perhatian pemerintah. Lembaga penegak HAM seperti Pengadilan Ham (2000) dan KKR (2004) menjadi jawaban atas keadilan transisional tersebut. Namun melalui putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 meniadakan lembaga KKR tersebut, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan konseptual. MK sebagai salah satu lembaga kehakiman mengakui eksistensi penegakan HAM melalui putusan-putusan MK lainnya yang diduga adanya pelanggaran HAM dan isi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. constitutional complaint bisa menjadi salah satu sarana bagi korban dalam mencari keadilan.
Zitieren
APA
Afsa, F. A. R. (2024). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Transisional. Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.278
Vancouver
Afsa FAR. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Transisional. Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. 2024. doi:10.62383/progres.v1i2.278
BibTeX
@article{Afsa2024,
author = {Afsa, Fahmil Alfian Rizkia},
title = {Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Transisional},
journal = {Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora},
year = {2024},
doi = {10.62383/progres.v1i2.278}
}
EUVIMED