EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Urgensi Keputusan Presiden dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Wilma Silalahi, Agusman

Journal on Education · 30.08.2025 · 7 (4) · 13289-13301

DOI: 10.31004/joe.v8i3.9339 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 30.08.2025. Verfasst von Wilma Silalahi und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta menuju Nusantara merupakan suatu kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah dengan dampak yang sangat luas, tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga dalam aspek politik dan ketatanegaraan. Pelaksanaan kebijakan ini tidak semata-mata didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, melainkan juga mengharuskan penggunaan berbagai instrumen hukum pelengkap sebagai dasar operasional, di antaranya adalah Keputusan Presiden. Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip dasar negara hukum turut memberikan pengaruh penting terhadap legitimasi serta pelaksanaan kebijakan pemindahan IKN tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis tingkat urgensi Keputusan Presiden dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus untuk mengkaji posisi dan kedudukan Keputusan Presiden dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengadopsi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Keputusan Presiden memegang peranan yang sangat penting dan strategis sebagai instrumen hukum administratif yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta memastikan sinkronisasi yang harmonis antar lembaga negara dalam rangka pelaksanaan pemindahan IKN. Selain itu, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, penggunaan Keputusan Presiden tersebut harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusionalitas, kepastian hukum, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik agar legitimasi kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tetap terjaga dengan baik.

Zitieren

APA

Silalahi, W., & Agusman (2025). Urgensi Keputusan Presiden dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Journal on Education, 7(4), 13289-13301. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9339

Vancouver

Silalahi W, Agusman. Urgensi Keputusan Presiden dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Journal on Education. 2025;7(4):13289-13301. doi:10.31004/joe.v8i3.9339

BibTeX
@article{Silalahi2025,
  author = {Silalahi, Wilma and Agusman},
  title = {Urgensi Keputusan Presiden dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi},
  journal = {Journal on Education},
  year = {2025},
  volume = {7},
  number = {4},
  pages = {13289--13301},
  doi = {10.31004/joe.v8i3.9339}
}
Kostenlos starten →