EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Penguasaan Pasar oleh Ojek Pangkalan terhadap Ojek Online

Ni Ketut Nindya Risanela, Komang Satria Wibawa Putra, I Gede Agus Kurniawan, Kadek Julia Mahadewi

Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 07.11.2026 · 4 (6) · 1487-1501

DOI: 10.61104/jq.v4i6.14901 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, online erschienen am 07.11.2026. Verfasst von Ni Ketut Nindya Risanela und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pengemudi ojek online kerap dihalangi ketika hendak menjemput penumpang di kawasan Terminal Ubung, Kota Denpasar, sehingga muncul pertanyaan apakah tindakan kelompok ojek pangkalan tersebut memiliki dasar hukum dan apakah dapat dikualifikasikan sebagai penguasaan pasar yang dilarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan norma dan ketiadaan dasar yuridis pembatasan aktivitas penjemputan penumpang tersebut, serta menguji pemenuhan unsur penguasaan pasar dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999). Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah UU 5/1999, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permenhub PM 12 Tahun 2019 dan PM 24 Tahun 2021, Peraturan KPPU, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan KPPU yang relevan, bersama 25 sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai zona penjemputan ojek di terminal, sementara tidak ada satu pun norma yang memberikan hak eksklusif kepada ojek pangkalan atas kawasan terminal, karena kewenangan menata lalu lintas dan ketertiban terminal penumpang tipe C berada pada wali kota selaku penyelenggara. Pembatasan itu secara materiil memenuhi Pasal 19 huruf a, b, dan c karena menghalangi pesaing, memutus akses konsumen, dan membatasi penyediaan jasa pada pasar bersangkutan, sedangkan unsur huruf d sukar dibuktikan. Namun, penegakan oleh KPPU terhambat oleh pengecualian usaha kecil dalam Pasal 50 huruf h, padahal pihak yang tersingkir juga merupakan usaha mikro. Karena itu, direkomendasikan penetapan titik penjemputan terbuka oleh pemerintah daerah, saran kebijakan KPPU, gugatan perbuatan melawan hukum, dan penyempurnaan pedoman Pasal 50 huruf h.

Zitieren

APA

Risanela, N. K. N., Putra, K. S. W., Kurniawan, I. G. A., & Mahadewi, K. J. (2026). Penguasaan Pasar oleh Ojek Pangkalan terhadap Ojek Online. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(6), 1487-1501. https://doi.org/10.61104/jq.v4i6.14901

Vancouver

Risanela NKN, Putra KSW, Kurniawan IGA, Mahadewi KJ. Penguasaan Pasar oleh Ojek Pangkalan terhadap Ojek Online. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 2026;4(6):1487-1501. doi:10.61104/jq.v4i6.14901

BibTeX
@article{Risanela2026,
  author = {Risanela, Ni Ketut Nindya and Putra, Komang Satria Wibawa and Kurniawan, I Gede Agus and Mahadewi, Kadek Julia},
  title = {Penguasaan Pasar oleh Ojek Pangkalan terhadap Ojek Online},
  journal = {Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {6},
  pages = {1487--1501},
  doi = {10.61104/jq.v4i6.14901}
}
Kostenlos starten →