EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Ojek Online Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja

Dwi Octa Firani, Diah Fanisa Agustina, Nur Laila, Siti Rohayah

Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 22.07.2026 · 4 (4) · 3589-3598

DOI: 10.61104/jq.v4i4.9653 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, online erschienen am 22.07.2026. Verfasst von Dwi Octa Firani und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kehadiran ojek online sebagai bagian dari gig economy telah membuka lapangan kerja bagi jutaan warga Indonesia, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum yang belum terselesaikan secara tuntas, terutama terkait status hukum pengemudi yang selama ini hanya dikategorikan sebagai mitra bukan pekerja. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi profesi ojek online. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini mendeskripsikan kesenjangan antara konstruksi kemitraan yang diterapkan platform dengan substansi hubungan kerja yang sejatinya telah terpenuhi unsur-unsurnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema kemitraan yang berlaku saat ini menempatkan pengemudi ojek online dalam posisi yang rentan, tidak dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan konvensional, namun secara faktual tunduk pada kendali algoritmik perusahaan platform layaknya pekerja subordinatif. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2023, masih menyisakan kekosongan hukum yang signifikan terkait penghasilan layak, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi yang mengakui secara eksplisit kedudukan hukum pekerja berbasis platform serta memberikan jaminan perlindungan yang setara

Zitieren

APA

Firani, D. O., Agustina, D. F., Laila, N., & Rohayah, S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Ojek Online Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(4), 3589-3598. https://doi.org/10.61104/jq.v4i4.9653

Vancouver

Firani DO, Agustina DF, Laila N, Rohayah S. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Ojek Online Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 2026;4(4):3589-3598. doi:10.61104/jq.v4i4.9653

BibTeX
@article{Firani2026,
  author = {Firani, Dwi Octa and Agustina, Diah Fanisa and Laila, Nur and Rohayah, Siti},
  title = {Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Ojek Online Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja},
  journal = {Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {4},
  pages = {3589--3598},
  doi = {10.61104/jq.v4i4.9653}
}
Kostenlos starten →