EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

I Gede Sujana, Agustinus Irwan Jehadi, Yafi Djuru Mudi, Adelina Susanti Ina Kii, Marlina Delu Ngara, Faustina Anita Bani

JOCER: Journal of Civic Education Research · 2025

DOI: 10.60153/jocer.v3i1.162 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift JOCER: Journal of Civic Education Research, 2025. Verfasst von I Gede Sujana und 5 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref). Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar konstitusional yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Perubahan UUD 1945 membawa dampak signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artikel ini menganalisis secara yuridis bagaimana Perubahan UUD 1945 memengaruhi posisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara, serta perubahan fungsionalnya dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah, seperti buku-buku dan artikel ilmiah. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, sehingga mampu menganalisis perubahan kedudukan dan kewenangan MPR berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan, bahwa implikasi dari Perubahan UUD terhadap kedudukan dan kewenangan MPR adalah kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga negara lainnya. Implikasinya adalah MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, MPR tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Zitieren

APA

Sujana, I. G., Jehadi, A. I., Mudi, Y. D., Kii, A. S. I., Ngara, M. D., & Bani, F. A. (2025). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. JOCER: Journal of Civic Education Research. https://doi.org/10.60153/jocer.v3i1.162

Vancouver

Sujana IG, Jehadi AI, Mudi YD, Kii ASI, Ngara MD, Bani FA. Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. JOCER: Journal of Civic Education Research. 2025. doi:10.60153/jocer.v3i1.162

BibTeX
@article{Sujana2025,
  author = {Sujana, I Gede and Jehadi, Agustinus Irwan and Mudi, Yafi Djuru and Kii, Adelina Susanti Ina and Ngara, Marlina Delu and Bani, Faustina Anita},
  title = {Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat},
  journal = {JOCER: Journal of Civic Education Research},
  year = {2025},
  doi = {10.60153/jocer.v3i1.162}
}
Kostenlos starten →