Hak Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pertanahan
Journal of Law and Social Politics · 03.11.2026 · 4 (5) · 1354-1365
DOI: 10.59261/jlsp.v4i5.300 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Law and Social Politics, online erschienen am 03.11.2026. Verfasst von Ronny Sautma Hotma Bako. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Latar Belakang: Keterbukaan informasi pertanahan menjadi salah satu wujud pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sekaligus penjaminan kepastian hukum. Kendati demikian, dokumen pertanahan berpotensi memuat data pribadi, arsip negara, serta informasi yang aksesnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan: Penelitian ini menelaah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mengabulkan atau menolak permohonan informasi pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, serta dokumen pendukungnya. Metode: Penelitian memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum mencakup peraturan tentang keterbukaan informasi publik, agraria, pendaftaran tanah, kearsipan, perlindungan data pribadi, serta informasi geospasial, di samping literatur hukum yang relevan. Pengumpulan ditempuh melalui studi kepustakaan dan dokumen, sedangkan analisis bertumpu pada penafsiran hukum, klasifikasi informasi, dan harmonisasi peraturan. Hasil: Hak memperoleh informasi tidak menjadikan seluruh dokumen pertanahan terbuka bagi setiap pemohon. Buku tanah, surat ukur, warkah, serta peta dan data tertentu dapat tergolong kategori informasi yang aksesnya dibatasi menurut ketentuan yang berlaku. Permohonan menyangkut HGU dan tanah terindikasi terlantar pun menuntut ketepatan objek dan istilah hukum. ATR/BPN berwenang menolak permintaan informasi yang termasuk pengecualian, namun tetap berkewajiban menyediakan informasi yang secara hukum terbuka. Kesimpulan: Penyelenggaraan keterbukaan informasi pertanahan harus menyeimbangkan hak masyarakat memperoleh informasi dengan perlindungan data pribadi, arsip, serta kepastian hak atas tanah. Keputusan untuk memberikan atau menolak informasi mesti berpijak pada klasifikasi dokumen, ketentuan hukum yang relevan, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Harmonisasi pengaturan sektoral diperlukan agar pelayanan informasi berlangsung transparan, proporsional, dan konsisten, sekaligus tetap melindungi kepentingan hukum pemegang hak atas tanah melalui pelayanan informasi publik yang akuntabel dan selaras dengan kewenangan lembaga terkait.
Zitieren
APA
Bako, R. S. H. (2026). Hak Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pertanahan. Journal of Law and Social Politics, 4(5), 1354-1365. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i5.300
Vancouver
Bako RSH. Hak Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pertanahan. Journal of Law and Social Politics. 2026;4(5):1354-1365. doi:10.59261/jlsp.v4i5.300
BibTeX
@article{Bako2026,
author = {Bako, Ronny Sautma Hotma},
title = {Hak Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pertanahan},
journal = {Journal of Law and Social Politics},
year = {2026},
volume = {4},
number = {5},
pages = {1354--1365},
doi = {10.59261/jlsp.v4i5.300}
}
EUVIMED