WEWENANG DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP KINERJA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies · 31.03.2026 · 4 (4) · 1704-1718
DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1297 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, online erschienen am 31.03.2026. Verfasst von Chandra Dimuka Suharno und 2 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Pembentukan Dewan Pengawas KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga antikorupsi. Namun, kewenangan Dewan Pengawas yang luas, khususnya dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, menimbulkan persoalan terhadap independensi dan efektivitas kinerja KPK. Penelitian ini menganalisis kedudukan Dewan Pengawas dari perspektif hukum tata negara dan siyāsah dustūriyyah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewenangan Dewan Pengawas berpotensi menimbulkan intervensi dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan pengawasan ideal.
Zitieren
APA
Suharno, C. D., Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. (2026). WEWENANG DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP KINERJA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 4(4), 1704-1718. https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1297
Vancouver
Suharno CD, Sutiana Y, Tresnayadi B. WEWENANG DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP KINERJA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies. 2026;4(4):1704-1718. doi:10.58738/qanun.v4i4.1297
BibTeX
@article{Suharno2026,
author = {Suharno, Chandra Dimuka and Sutiana, Yana and Tresnayadi, Budi},
title = {WEWENANG DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP KINERJA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH},
journal = {QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies},
year = {2026},
volume = {4},
number = {4},
pages = {1704--1718},
doi = {10.58738/qanun.v4i4.1297}
}
EUVIMED