EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Siti Shofiah Shofi

SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial · 25.05.2026 · 4 (1) · 602-608

DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1872 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, online erschienen am 25.05.2026. Verfasst von Siti Shofiah Shofi. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disahkan DPR pada 2019 untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga sambil menambahkan Dewan Pengawas guna akuntabilitas. Revisi ini mengubah status, kewenangan, dan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang selama ini memiliki legitimasi publik tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melatarbelakangi revisi UU KPK serta menilai dampaknya terhadap sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, substansi revisi ini kontroversial karena mengubah KPK dari lembaga independen menjadi eksekutif di bawah Presiden, membatasi wewenang penyadapan (Pasal 12), penggeledahan, serta menjadikan pegawainya Aparatur Sipil Negara (ASN). Analisis lengkap ini membahas latar belakang politik hukum, perubahan substansial, proses legislasi, dampak implementasi, serta rekomendasi reformasi untuk menjaga prinsip negara hukum.

Zitieren

APA

Shofi, S. S. (2026). POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(1), 602-608. https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1872

Vancouver

Shofi SS. POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial. 2026;4(1):602-608. doi:10.71456/sultan.v4i1.1872

BibTeX
@article{Shofi2026,
  author = {Shofi, Siti Shofiah},
  title = {POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)},
  journal = {SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {1},
  pages = {602--608},
  doi = {10.71456/sultan.v4i1.1872}
}
Kostenlos starten →