EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS YANG IKUT SERTA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Yunita Rahmawati, Yulies Tiena Masriani

Notary Law Research · 2021

DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2568 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Notary Law Research, 2021. Verfasst von Yunita Rahmawati und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat



mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah.



Masalah yang timbul apakah akibat kesalahan dari para pihak yang menghadap atau kesalahan yang Notaris



tersebut lakukan yang melanggar kaidah hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 Perubahan atas Undang Undang



Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan



bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki



kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Permasalahanya adalah apakah faktor



faktor yang menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik,



bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen



dalam pembuatan akta otentik, dan bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang ikut



serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik dengan Putusan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang



bersifat yuridis normatif, metode pengumpulan data ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library



Research) alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder,



dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa. Hasil penelitian menunjukkan



bahwa, Notaris terbukti secara sah, meyakinkan melahkukan tindakan pemalsuan dokumen dalam



pembuatan akta otentik dan harus mempertanggung jawabkan perbuatanya. Pertanggung jawaban yang



dimaksud adalah, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana. Bahwa sesuai dengan Putusan hakim



telah menjatuhkan pidana kepada Notaris yaitu; Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 264 Ayat (2) jo Pasal



55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Zitieren

APA

Rahmawati, Y., & Masriani, Y. T. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS YANG IKUT SERTA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK. Notary Law Research. https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2568

Vancouver

Rahmawati Y, Masriani YT. PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS YANG IKUT SERTA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK. Notary Law Research. 2021. doi:10.56444/nlr.v2i2.2568

BibTeX
@article{Rahmawati2021,
  author = {Rahmawati, Yunita and Masriani, Yulies Tiena},
  title = {PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS YANG IKUT SERTA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK},
  journal = {Notary Law Research},
  year = {2021},
  doi = {10.56444/nlr.v2i2.2568}
}
Kostenlos starten →