Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Hukum Positif
Jurnal Hukum Inkracht · 23.11.2025 · 4 (1) · 10
DOI: 10.37721/inkracht.4.1.10 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Inkracht, online erschienen am 23.11.2025. Verfasst von Lily Kalyana.
Abstract (Originalsprache)
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah melalui pembuatan akta otentik sebagai bukti perbuatan hukum atas hak tanah atau hak milik satuan rumah susun. Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum seharusnya mendapat perlindungan hukum, namun kenyataan menunjukkan perlindungan yang tersedia masih lemah. Penelitian ini mengkaji kewenangan PPAT, kebutuhan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas, serta bentuk perlindungan hukum preventif terhadap PPAT di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui analisis deskriptif. Teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori norma hukum Hans Kelsen, dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap PPAT masih inkonsisten. Banyak putusan pengadilan menjatuhkan sanksi pidana terhadap PPAT meskipun secara yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan sanksi administratif dan etik lebih tepat. Perlindungan dari organisasi profesi melalui pembinaan dan pengawasan juga belum optimal. Belum adanya aturan tegas mengenai sanksi pidana, perdata, administratif, maupun etik semakin melemahkan posisi PPAT. Penelitian ini menyarankan pembentukan Undang-Undang Jabatan PPAT untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan perlindungan menyeluruh dalam pelaksanaan kewenangan pembuatan akta otentik.
Zitieren
APA
Kalyana, L. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Hukum Positif. Jurnal Hukum Inkracht, 4(1), 10. https://doi.org/10.37721/inkracht.4.1.10
Vancouver
Kalyana L. Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Hukum Positif. Jurnal Hukum Inkracht. 2025;4(1):10. doi:10.37721/inkracht.4.1.10
BibTeX
@article{Kalyana2025,
author = {Kalyana, Lily},
title = {Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Hukum Positif},
journal = {Jurnal Hukum Inkracht},
year = {2025},
volume = {4},
number = {1},
pages = {10},
doi = {10.37721/inkracht.4.1.10}
}
EUVIMED