EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dyah Silvana Amalia

JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA · 2022

DOI: 10.55606/jurrish.v1i2.148 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA, 2022. Verfasst von Dyah Silvana Amalia.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang pada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sedangkan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengalami vacuum of norm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlunya diatur sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 karena Indonesia adalah negara hukum, karena belum tuntasnya pembahasan dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kedua, implikasi hukum penyelesaian kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Presiden melalui instruksi-instruksi terselesaikannya sengketa. Ketiga, dalam perspektif kehidupan kenegaraan, formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dapat dilakukan melalui tiga opsi : (1) memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (2) memperluas kewenangan Mahkamah Agung (3) memberikan kewenangan pada lembaga negara lain.

Zitieren

APA

Amalia, D. S. (2022). FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA. https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.148

Vancouver

Amalia DS. FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA. 2022. doi:10.55606/jurrish.v1i2.148

BibTeX
@article{Amalia2022,
  author = {Amalia, Dyah Silvana},
  title = {FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945},
  journal = {JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA},
  year = {2022},
  doi = {10.55606/jurrish.v1i2.148}
}
Kostenlos starten →