EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

BATAS-BATAS ANONIMITAS DI ERA DIGITAL: KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN SATU AKUN DI INDONESIA

Fifiana Wisnaeni, Ahmad Ainun Najib

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara · 10.03.2026 · 3 (1) · 91-110

DOI: 10.55292/xf1bpb09 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, online erschienen am 10.03.2026. Verfasst von Fifiana Wisnaeni und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Wacana kebijakan satu orang satu akun media sosial atau kebijakan satu akun di Indonesia memunculkan ketegangan antara kepentingan menjaga keamanan digital dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini dibutuhkan untuk menekan hoaks dan ujaran kebencian, namun dari perspektif konstitusionalisme digital, langkah tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi dan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan menelaah apakah kebijakan tersebut selaras dengan prinsip Konstitusionalisme Digital serta merumuskan model regulasi identitas digital yang konstitusional bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, yang membandingkan sistem Tiongkok dan model Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana kebijakan identitas tunggal di Indonesia cenderung merefleksikan logika kontrol negara yang berpotensi menciptakan efek pengawasan terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengembangkan model Konstitusionalisme Digital khas Indonesia yang menempatkan negara sebagai penjaga hak, bukan pengawas perilaku warga. Pendekatan conditional unmasking yang lebih dekat dengan model Uni Eropa dinilai paling sesuai untuk menjaga keseimbangan antara keamanan digital dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Zitieren

APA

Wisnaeni, F., & Najib, A. A. (2026). BATAS-BATAS ANONIMITAS DI ERA DIGITAL: KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN SATU AKUN DI INDONESIA. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3(1), 91-110. https://doi.org/10.55292/xf1bpb09

Vancouver

Wisnaeni F, Najib AA. BATAS-BATAS ANONIMITAS DI ERA DIGITAL: KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN SATU AKUN DI INDONESIA. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2026;3(1):91-110. doi:10.55292/xf1bpb09

BibTeX
@article{Wisnaeni2026,
  author = {Wisnaeni, Fifiana and Najib, Ahmad Ainun},
  title = {BATAS-BATAS ANONIMITAS DI ERA DIGITAL: KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN SATU AKUN DI INDONESIA},
  journal = {Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {1},
  pages = {91--110},
  doi = {10.55292/xf1bpb09}
}
Kostenlos starten →