EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN KEADILAN PEMILU: MEMIKIRKAN KEMBALI PENGAWASAN PENDANAAN KAMPANYE MELALUI TATA KELOLA BLOCKCHAIN DI INDONESIA

Muhammad Rinaldy Bima, Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara · 10.03.2026 · 3 (1) · 235-258

DOI: 10.55292/x2aav250 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, online erschienen am 10.03.2026. Verfasst von Muhammad Rinaldy Bima und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip digital constitutionalism dapat diterapkan dalam pengawasan keuangan kampanye di Indonesia guna memperkuat asas transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan konstitusional dalam konteks demokrasi digital. Dengan menggunakan metode penelitian hukum komparatif normatif, penelitian ini membandingkan praktik pengaturan transparansi pendanaan kampanye di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, serta mengkaji potensi reformulasi sistem pengawasan dana kampanye berbasis teknologi blockchain di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut memiliki kesamaan dalam penegakan pelaporan donasi dan publikasi data kampanye secara terbuka, namun masing-masing menghadapi tantangan berbeda: Amerika Serikat bergulat dengan fenomena dark money dan penggalangan dana daring yang sulit dilacak; Kanada menonjol dengan pendekatan kehati-hatian dan audit digital yang kuat; sementara Inggris menghadapi persoalan konsentrasi donasi besar dan lemahnya pelacakan sumber dana. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model pengawasan berbasis blockchain yang dirancang sebagai constitutional infrastructure untuk mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dan keadilan prosedural melalui sistem pencatatan terdistribusi, smart contract enforcement, serta verifikasi identitas donor secara digital. Temuan penelitian menegaskan bahwa penerapan blockchain dapat meningkatkan keterlacakan dana kampanye, mencegah penyamaran sumber keuangan ilegal, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Secara teoretis, studi ini memperluas konseptualisasi digital constitutionalism dengan menautkannya pada tata kelola elektoral, sedangkan secara praktis menawarkan model hukum yang adaptif terhadap teknologi guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pembiayaan politik di era digital.

Zitieren

APA

Bima, M. R., & Mamonto, M. A. W. W. (2026). KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN KEADILAN PEMILU: MEMIKIRKAN KEMBALI PENGAWASAN PENDANAAN KAMPANYE MELALUI TATA KELOLA BLOCKCHAIN DI INDONESIA. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3(1), 235-258. https://doi.org/10.55292/x2aav250

Vancouver

Bima MR, Mamonto MAWW. KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN KEADILAN PEMILU: MEMIKIRKAN KEMBALI PENGAWASAN PENDANAAN KAMPANYE MELALUI TATA KELOLA BLOCKCHAIN DI INDONESIA. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2026;3(1):235-258. doi:10.55292/x2aav250

BibTeX
@article{Bima2026,
  author = {Bima, Muhammad Rinaldy and Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana},
  title = {KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN KEADILAN PEMILU: MEMIKIRKAN KEMBALI PENGAWASAN PENDANAAN KAMPANYE MELALUI TATA KELOLA BLOCKCHAIN DI INDONESIA},
  journal = {Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {1},
  pages = {235--258},
  doi = {10.55292/x2aav250}
}
Kostenlos starten →