EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

REKONSTRUKSI KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN PASCA REFORMASI

Retno Mawarini Sukmariningsih, Mashari Mashari, Agus Wibowo

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara · 10.03.2026 · 3 (1) · 189-204

DOI: 10.55292/gyy83n15 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, online erschienen am 10.03.2026. Verfasst von Retno Mawarini Sukmariningsih und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini menganalisis kewenangan dan kelembagaan penegak hukum di Indonesia dalam perspektif tata negara dan kelembagaan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan sosiologis, penelitian ini mengidentifikasi empat permasalahan fundamental: proliferasi kelembagaan yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya independensi lembaga penegak hukum terhadap intervensi politik, disintegrasi sistem peradilan pidana terpadu, dan ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami fragmentasi kelembagaan tanpa disertai grand design yang jelas, menciptakan konflik kewenangan antar lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kedudukan struktural lembaga penegak hukum yang berada di bawah ranah eksekutif menciptakan kerentanan terhadap intervensi politik, sementara lemahnya koordinasi antar subsistem peradilan mengakibatkan inefisiensi dan ketidakpastian hukum. Mekanisme pengawasan yang ada belum efektif dalam memastikan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi regulasi dan penataan kelembagaan komprehensif melalui delineasi kewenangan yang jelas. Penguatan independensi struktural, integrasi sistem peradilan pidana melalui teknologi informasi dan standardisasi prosedur, serta pembangunan mekanisme akuntabilitas yang transparan dan partisipatif untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan yang substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Zitieren

APA

Sukmariningsih, R. M., Mashari, M., & Wibowo, A. (2026). REKONSTRUKSI KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN PASCA REFORMASI. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3(1), 189-204. https://doi.org/10.55292/gyy83n15

Vancouver

Sukmariningsih RM, Mashari M, Wibowo A. REKONSTRUKSI KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN PASCA REFORMASI. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2026;3(1):189-204. doi:10.55292/gyy83n15

BibTeX
@article{Sukmariningsih2026,
  author = {Sukmariningsih, Retno Mawarini and Mashari, Mashari and Wibowo, Agus},
  title = {REKONSTRUKSI KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN PASCA REFORMASI},
  journal = {Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {1},
  pages = {189--204},
  doi = {10.55292/gyy83n15}
}
Kostenlos starten →