EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam pembaharuan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan Title

Raditya Feda Rifandhana

IBLAM LAW REVIEW · 28.05.2026 · 6 (2) · 91-96

DOI: 10.52249/ilr.v6i2.690 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift IBLAM LAW REVIEW, online erschienen am 28.05.2026. Verfasst von Raditya Feda Rifandhana. Die Arbeit nennt 15 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Dunia Medis di In mengalami beberapa peristiwa hukum, dimana peristiwa hukum tersebut melibatkan pasien dalam kekeliruan prosedur penanganan pemeriksaan dan kurangnya transparansi. Akibatnya, penyembuhan pasien tidak kunjung membaik. Dalam hal ini, diperlukan kewenangan pemerintah dalam penanganan manajemen medis serta pembaharuan pengaturan hukum terkait hak asasi manusia untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal. Perawatan kesehatan, terutama bagian pasca-tindakan, yang dialami pasien, belum memberikan kepuasan pada proses penyembuhan. Hasil yang diharapkan adalah pemerintah memiliki kewenangan untuk memperbaharui pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teori, yang dianalisis secara deskriptif.

Zitieren

APA

Rifandhana, R. F. (2026). Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam pembaharuan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan Title. IBLAM LAW REVIEW, 6(2), 91-96. https://doi.org/10.52249/ilr.v6i2.690

Vancouver

Rifandhana RF. Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam pembaharuan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan Title. IBLAM LAW REVIEW. 2026;6(2):91-96. doi:10.52249/ilr.v6i2.690

BibTeX
@article{Rifandhana2026,
  author = {Rifandhana, Raditya Feda},
  title = {Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam pembaharuan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan Title},
  journal = {IBLAM LAW REVIEW},
  year = {2026},
  volume = {6},
  number = {2},
  pages = {91--96},
  doi = {10.52249/ilr.v6i2.690}
}
Kostenlos starten →