Konstruksi Hukum Islam dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perspektif Maqashid Syariah
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 06.11.2026 · 4 (4) · 3840-3850
DOI: 10.69693/ijim.v4i4.3311 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 06.11.2026. Verfasst von Sainal Sainal und 3 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 24 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Artikel ini mengkaji konstruksi hukum Islam sebagai kerangka normatif dan kelembagaan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Kajian ini berangkat dari perdebatan yang kerap menempatkan hukum Islam dan hak asasi manusia universal sebagai dua sistem yang saling berhadapan, sekaligus mengakui bahwa penafsiran historis dan praktik hukum tertentu dapat melahirkan pembatasan atau perlindungan yang tidak setara. Penelitian bertujuan mengidentifikasi hubungan substantif antara lima tujuan pokok syariat dan jaminan hak asasi manusia serta merumuskan prinsip penafsiran yang dapat menjadi pedoman pengembangan hukum berorientasi perlindungan hak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perundang-undangan, yang didukung kajian kepustakaan kualitatif terhadap teori maqāṣid klasik, literatur kontemporer, instrumen hak asasi manusia internasional, serta ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan atau keluarga, dan harta dengan jaminan kebebasan berkeyakinan, keamanan pribadi, pendidikan dan kebebasan berekspresi, hak keluarga, serta hak ekonomi. Namun, titik temu tersebut tidak berlangsung otomatis. Ia mensyaratkan penafsiran kontekstual, proporsionalitas, kesetaraan, proses hukum yang adil, dan akuntabilitas dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Maqāṣid karena itu tidak boleh menjadi slogan untuk membenarkan kekuasaan negara atau sosial, melainkan metode kritis untuk menilai apakah suatu aturan mencegah kemudaratan, menjaga martabat manusia, dan membagikan perlindungan secara adil. Artikel menyimpulkan bahwa konstruksi hukum berbasis maqāṣid dapat memperkuat kesesuaian penalaran hukum Islam dengan demokrasi konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional apabila tetap berlandaskan integritas nas, kemaslahatan, dan kesetaraan martabat setiap manusia.
Zitieren
APA
Sainal, S., Rahim, A., Maslawani, M., & Gassing, G. (2026). Konstruksi Hukum Islam dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perspektif Maqashid Syariah. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(4), 3840-3850. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i4.3311
Vancouver
Sainal S, Rahim A, Maslawani M, Gassing G. Konstruksi Hukum Islam dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perspektif Maqashid Syariah. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(4):3840-3850. doi:10.69693/ijim.v4i4.3311
BibTeX
@article{Sainal2026,
author = {Sainal, Sainal and Rahim, Abd. and Maslawani, Maslawani and Gassing, Gassing},
title = {Konstruksi Hukum Islam dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perspektif Maqashid Syariah},
journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
year = {2026},
volume = {4},
number = {4},
pages = {3840--3850},
doi = {10.69693/ijim.v4i4.3311}
}
EUVIMED