Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Decisio: Law Journal · 2025
DOI: 10.52249/decisio.v2i1.22 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Decisio: Law Journal, 2025. Verfasst von I Nyoman Trisna Wahyu Mahaputra und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-ND 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Korupsi yang melibatkan pejabat negara tetap menjadi masalah krusial di Indonesia, yang secara signifikan merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional. Meskipun telah ada regulasi anti-korupsi, banyak pejabat yang memanfaatkan celah hukum sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif. Kompleksitas sistem peradilan pidana di Indonesia, ditambah dengan intervensi politik, sering kali menghambat proses penuntutan pejabat yang terlibat korupsi. Oleh karena itu, analisis mengenai pertanggungjawaban hukum pejabat negara dalam kasus korupsi sangat penting untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta referensi sekunder berupa jurnal akademik dan komentar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum bagi pejabat negara dalam tindak pidana korupsi mencakup tiga aspek utama, yaitu pidana, perdata, dan administratif. Namun, efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia masih dipertanyakan akibat ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta pengaruh kekuatan politik. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum, terutama dalam memperkuat independensi institusi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pejabat yang terlibat korupsi mendapatkan sanksi yang setimpal serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Zitieren
APA
Mahaputra, I. N. T. W., & Laela, S. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Decisio: Law Journal. https://doi.org/10.52249/decisio.v2i1.22
Vancouver
Mahaputra INTW, Laela S. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Decisio: Law Journal. 2025. doi:10.52249/decisio.v2i1.22
BibTeX
@article{Mahaputra2025,
author = {Mahaputra, I Nyoman Trisna Wahyu and Laela, Sofa},
title = {Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia},
journal = {Decisio: Law Journal},
year = {2025},
doi = {10.52249/decisio.v2i1.22}
}
EUVIMED