EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Tinjauan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Nanda Ismail Prasetya Yangga, Mushafi Miftah

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business · 30.07.2026 · 5 (2) · 21284-21292

DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12685 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, online erschienen am 30.07.2026. Verfasst von Nanda Ismail Prasetya Yangga und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perkembangan dunia usaha di Indonesia mendorong korporasi menjadi salah satu pelaku utama dalam kegiatan perekonomian, namun perkembangan ini juga diikuti oleh meningkatnya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, baik melalui pengurus, pegawai, maupun kebijakan internal yang menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan mendasarkan pada teori identifikasi (identification theory), teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), dan teori budaya korporasi (corporate culture model). Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian kesalahan korporasi, ketidakjelasan pihak yang mewakili korporasi dalam proses hukum, serta belum konsistennya penerapan sanksi pidana terhadap korporasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi teknis serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara efektif guna memberikan efek jera dan mencegah keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Zitieren

APA

Yangga, N. I. P., & Miftah, M. (2026). Tinjauan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5(2), 21284-21292. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12685

Vancouver

Yangga NIP, Miftah M. Tinjauan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. 2026;5(2):21284-21292. doi:10.31004/riggs.v5i2.12685

BibTeX
@article{Yangga2026,
  author = {Yangga, Nanda Ismail Prasetya and Miftah, Mushafi},
  title = {Tinjauan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi},
  journal = {RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {2},
  pages = {21284--21292},
  doi = {10.31004/riggs.v5i2.12685}
}
Kostenlos starten →