Implementasi Kebijakan SAKIP Di Kabupaten Subang: Studi Komparatif Dinas Lingkungan Hidup Dan Kecamatan Pusakajaya

Vollständiger Abstract

Worum geht es in dieser Arbeit?

Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui perbandingan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memperoleh nilai AKIP 88,8 (predikat A/Memuaskan) dan Kecamatan Pusakajaya yang memperoleh nilai 49,30 (predikat C/Kurang) di Kabupaten Subang pada tahun 2025. Kesenjangan capaian sebesar 39,5 poin tersebut menjadi fenomena empiris yang mendorong urgensi penelitian ini. Teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dengan dua dimensi utama—content of policy dan context of implementation—digunakan sebagai kerangka analitis. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif diterapkan, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas capaian nilai AKIP lebih dominan dipengaruhi oleh perbedaan kualitas lingkungan implementasi dibandingkan perbedaan isi kebijakan. Secara khusus, tingkat kepatuhan dan responsivitas organisasi terhadap hasil evaluasi kinerja terbukti menjadi faktor paling dominan dalam menjelaskan perbedaan capaian kedua instansi. DLH menunjukkan responsivitas tinggi dengan tindak lanjut evaluasi yang sistematis, sementara Kecamatan Pusakajaya masih menghadapi kelemahan kapasitas pelaksana dan minimnya internalisasi SAKIP sebagai instrumen pengendalian kinerja. Implikasi temuan ini menegaskan perlunya penguatan komitmen kepemimpinan dan budaya organisasi berbasis kinerja dalam kerangka reformasi birokrasi. Kata Kunci: SAKIP; implementasi kebijakan; akuntabilitas kinerja; reformasi birokrasi; studi komparatif. Abstract This study examines the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) policy through a comparative analysis of the Environmental Agency (DLH), which achieved an AKIP score of 88.8 (Grade A/Satisfactory), and Pusakajaya Subdistrict, which obtained a score of 49.30 (Grade C/Poor) in Subang Regency in 2025. The 39.5-point disparity constitutes a significant empirical phenomenon warranting systematic investigation. Merilee S. Grindle's policy implementation theory, encompassing two principal dimensions—content of policy and context of implementation—serves as the analytical framework. A qualitative approach employing comparative case study methodology was applied, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that the disparity in AKIP scores is predominantly attributable to differences in the quality of the implementation environment rather than variations in policy content. Specifically, the degree of organizational compliance and responsiveness to performance evaluation results emerges as the most decisive explanatory factor. The Environmental Agency demonstrated high responsiveness through systematic follow-up on evaluation recommendations, whereas Pusakajaya Subdistrict exhibited limited implementer capacity and insufficient internalization of SAKIP as a performance control instrument. These findings underscore the imperative of strengthening leadership commitment and cultivating a performance-oriented organizational culture within the broader bureaucratic reform agenda. Keywords: SAKIP; policy implementation; performance accountability; bureaucratic reform; comparative study.