PENERAPAN UNSUR KEBARUAN (NOVELTY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
JURNAL HUKUM PELITA · 2021
DOI: 10.37366/jh.v2i2.890 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift JURNAL HUKUM PELITA, 2021. Verfasst von Muhammad Hendra Razak und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby. dan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus- HKI/2015 apakah telah memenuhi Prinsip/Asas/Kaidah Nasional dan Internasional dalam menilai unsur kebaruan (Novelty) desain industri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa penggugat bukan termasuk dalam “Pihak yang Berkepentingan (legal standing)†untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri. Karena, yang dapat mengajukan gugatan adalah subjek hukum desain industri dalam hal ini adalah pendesain. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional terkait pendapatnya tersebut.
Zitieren
APA
Razak, M. H., Riyanto, R., & Sunandi, A. (2021). PENERAPAN UNSUR KEBARUAN (NOVELTY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI. JURNAL HUKUM PELITA. https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.890
Vancouver
Razak MH, Riyanto R, Sunandi A. PENERAPAN UNSUR KEBARUAN (NOVELTY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI. JURNAL HUKUM PELITA. 2021. doi:10.37366/jh.v2i2.890
BibTeX
@article{Razak2021,
author = {Razak, Muhammad Hendra and Riyanto, Riyanto and Sunandi, Andi},
title = {PENERAPAN UNSUR KEBARUAN (NOVELTY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI},
journal = {JURNAL HUKUM PELITA},
year = {2021},
doi = {10.37366/jh.v2i2.890}
}
EUVIMED