EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Kepastian Hukum Unsur Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Azalia Pramita Pridany, Angel Anastasia, Husnul Khotimah

Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 05.11.2026 · 4 (6) · 1259-1273

DOI: 10.61104/jq.v4i6.14841 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, online erschienen am 05.11.2026. Verfasst von Azalia Pramita Pridany und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merendahkan martabat manusia, dengan eksploitasi sebagai tujuan akhir dari rangkaian perbuatan yang membentuknya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan eksploitasi secara terbuka melalui Pasal 1 angka 7 dan angka 8, sehingga hukum dapat menjangkau modus baru, tetapi juga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan unsur eksploitasi, batasannya dalam menentukan suatu perbuatan sebagai perdagangan orang, serta kepastian hukum terhadap penafsirannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur eksploitasi dibatasi oleh adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan orang lain, penilaian terhadap kualitas persetujuan korban, sifat delik formil yang menuntut pembuktian maksud eksploitasi, serta perlindungan bagi korban yang dipaksa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 18. Kepastian hukum tidak diwujudkan melalui rumusan yang kaku, melainkan melalui penafsiran yang konsisten dan beralasan, yang dipengaruhi oleh kualitas peraturan, kapasitas aparat, dan kondisi korban, serta terhambat oleh perbedaan tafsir, kesulitan pembuktian, tumpang tindih peraturan, dan stigma terhadap korban. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum memerlukan pedoman penafsiran yang operasional, harmonisasi peraturan, dan penegakan hukum yang berperspektif korban.

Zitieren

APA

Pridany, A. P., Anastasia, A., & Khotimah, H. (2026). Kepastian Hukum Unsur Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(6), 1259-1273. https://doi.org/10.61104/jq.v4i6.14841

Vancouver

Pridany AP, Anastasia A, Khotimah H. Kepastian Hukum Unsur Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 2026;4(6):1259-1273. doi:10.61104/jq.v4i6.14841

BibTeX
@article{Pridany2026,
  author = {Pridany, Azalia Pramita and Anastasia, Angel and Khotimah, Husnul},
  title = {Kepastian Hukum Unsur Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007},
  journal = {Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {6},
  pages = {1259--1273},
  doi = {10.61104/jq.v4i6.14841}
}
Kostenlos starten →