Politik Hukum Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Belom Bahadat · 2024
DOI: 10.33363/bb.v14i1.1178 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Belom Bahadat, 2024. Verfasst von Nofanda Prayudha.
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum kewenangan penyadapan oleh Komisi Ppemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menerangkan tujuan dan cita hukum dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tindakan penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan kewenangan penyadapan harus sesuai dengan prosedur hukum dan wajib mendapatkan izin dari dewan pengawas agar pelaksanaan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari penyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan penyadapan.
Zitieren
APA
Prayudha, N. (2024). Politik Hukum Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Belom Bahadat. https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1178
Vancouver
Prayudha N. Politik Hukum Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Belom Bahadat. 2024. doi:10.33363/bb.v14i1.1178
BibTeX
@article{Prayudha2024,
author = {Prayudha, Nofanda},
title = {Politik Hukum Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi},
journal = {Belom Bahadat},
year = {2024},
doi = {10.33363/bb.v14i1.1178}
}
EUVIMED