EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

ANALISIS FATWA MUI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN

Akhmad Shodikin

Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon · 2020

DOI: 10.32534/djmc.v4i1.1227 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 2020. Verfasst von Akhmad Shodikin.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Hukum Islam yang selama ini dipahami secara umum, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 lebih menekankan dan mementingkan pengakuan biologis semata. Kedudukan anak hasil zina kini menjadi sama dengan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap melegalkan hubungan di luar nikah tanpa mengkhawatirkan masa depan anak. Persepsi tersebut terbentuk karena walau tidak terikat perkawinan, anak hasil hubungan zina tetap memiliki hak nafkah, nasab, perwalian nikah, dan waris. Kata kunci: Kedudukan Anak, Perkawinan, Mahkamah Konstitusi, Fatwa MUI

Zitieren

APA

Shodikin, A. (2020). ANALISIS FATWA MUI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon. https://doi.org/10.32534/djmc.v4i1.1227

Vancouver

Shodikin A. ANALISIS FATWA MUI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon. 2020. doi:10.32534/djmc.v4i1.1227

BibTeX
@article{Shodikin2020,
  author = {Shodikin, Akhmad},
  title = {ANALISIS FATWA MUI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN},
  journal = {Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon},
  year = {2020},
  doi = {10.32534/djmc.v4i1.1227}
}
Kostenlos starten →