Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg
Bandung Conference Series: Law Studies · 28.01.2026 · 6 (1) · 223-230
DOI: 10.29313/bcsls.v6i1.21794 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Bandung Conference Series: Law Studies, online erschienen am 28.01.2026. Verfasst von Rafina Syifa Gandana Rizki und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
In the Indonesian legal system, children born out of wedlock were initially recognized as having civil relations only with their mothers and therefore did not obtain inheritance rights from their biological fathers. The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 brought a change by recognizing a civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, as long as it can be legally proven. However, in the practice of the Religious Courts, the implementation of this decision has not been fully consistent, as reflected in the Bandung Religious Court Decision Number 3804/Pdt.G/PA.Badg. This study aims to analyze the legal status of inheritance rights of children born out of wedlock after the Constitutional Court Decision and to examine the legal consequences of differences in application between the Compilation of Islamic Law and the Court's decision. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through library research. The results show that although legal protection for children born out of wedlock has been normatively expanded, its implementation in practice has not been optimal, so the inheritance rights of such children have not been fully protected. Therefore, legal harmonization is needed to achieve legal certainty and justice. Abstrak. Pada awalnya, anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sehingga kehilangan hak waris dari ayah biologis. Perubahan signifikan terjadi dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Namun, penelitian ini mengungkap ketidakkonsistenan dalam implementasi putusan tersebut di lingkungan peradilan agama, seperti tampak dalam Putusan Pengadilan Agama (PA) Bandung Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian bertujuan menganalisis kedudukan hak waris anak luar kawin pasca putusan MK serta mengkaji akibat hukum dari perbedaan penerapan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan putusan MK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum normatif telah diperluas, penerapan di praktik peradilan agama belum optimal, sehingga hak waris anak luar kawin masih belum terlindungi sepenuhnya. Oleh karena itu, harmonisasi hukum diperlukan guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.
Zitieren
APA
Rizki, R. S. G., & Syawal, H. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg. Bandung Conference Series: Law Studies, 6(1), 223-230. https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21794
Vancouver
Rizki RSG, Syawal H. Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg. Bandung Conference Series: Law Studies. 2026;6(1):223-230. doi:10.29313/bcsls.v6i1.21794
BibTeX
@article{Rizki2026,
author = {Rizki, Rafina Syifa Gandana and Syawal, Husni},
title = {Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg},
journal = {Bandung Conference Series: Law Studies},
year = {2026},
volume = {6},
number = {1},
pages = {223--230},
doi = {10.29313/bcsls.v6i1.21794}
}
EUVIMED