EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) TERHADAP KEABSAHAN PENERBITAN IZIN PENAMBANGAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG, JAWA TENGAH

Agis Mardini Pamela

Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) · 2023

DOI: 10.31328/ciastech.v6i1.5259 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH), 2023. Verfasst von Agis Mardini Pamela.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) memiliki peranan sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan karena memiliki fungsi untuk menilai tindakan administratif pejabat dan badan yang berwenang khususnya dalam menerbitkan suatu kebijakan. Sehingga berangkat dari adanya penerbitan kebijakan tersebut, maka asas umum pemerintahan yang baik ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman dasar yang digunakan pejabat dan badan yang berwenang karena memiliki prinsip yang mengikat dalam setiap kebijakan. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yakni: Pertama, Mengapa asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai prinsip hukum harus mengikat pengambilan kebijakan dalam menjalankan pemerintaha, khusunya terkait izin penambangan PT. Semen Indonesia?; Kedua, Bagaimana keabsahan surat putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 99/TUN/2016 terkait dengan izin penambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk ?; Ketiga, Bagaimana akibat hukum yang timbul dari dilanggarnya asas–asas umum pemerintahan yang baik oleh Gubernur terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tentang izin kepada PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan oendekatan perundang-undangan , pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan pedoman dasar digunakan oleh pejabat dan badan yang berwenang dalam menerbitkan suatu kebijakan dan memiliki prinsip mengikat. Kedua, keabsahan suatu Surat Keputusan Gubernur harus dikaitkan terlebih dahulu dengan syarat sahnya keputusan secara formil dan materiil, apabila tidak sesuai dengan syarat keabsahannya maka Surat Keputusan tersebut dapat dikatakan batal atau dapat dicabut. Ketiga, Akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya beberapa asas dalam asas umum pemerintahan yanga baik (AAUPB) dapat diberikan sanksi berdasarkan pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014.

Zitieren

APA

Pamela, A. M. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) TERHADAP KEABSAHAN PENERBITAN IZIN PENAMBANGAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG, JAWA TENGAH. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH). https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5259

Vancouver

Pamela AM. ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) TERHADAP KEABSAHAN PENERBITAN IZIN PENAMBANGAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG, JAWA TENGAH. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH). 2023. doi:10.31328/ciastech.v6i1.5259

BibTeX
@article{Pamela2023,
  author = {Pamela, Agis Mardini},
  title = {ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) TERHADAP KEABSAHAN PENERBITAN IZIN PENAMBANGAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG, JAWA TENGAH},
  journal = {Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)},
  year = {2023},
  doi = {10.31328/ciastech.v6i1.5259}
}
Kostenlos starten →